Menkeu Dorong Optimalisasi Alokasi Transfer Daerah Pulihkan Ekonomi Imbas Corona
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berpesan direktur Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang baru agar mampu menggunakan dana transfer daerah dengan baik. Harapannya untuk mentransformasikan pemerintah daerah dan memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat imbas corona.
"Kita tahu sepertiga dari belanja kita adalah untuk transfer ke daerah, maka untuk menjadi institusi yang mampu menggunakan dana transfer sebagai instrumen mentransformasi pemerintah daerah di dalam rangka mereka bisa melayani masyarakat sangat penting," kata Menteri Sri Mulyani dalam pelantikan eselon II, secara virtual, Jumat (17/7).
Dia meminta pemerintah daerah bisa menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan mampu menciptakan kesempatan kerja dan lingkungan usaha yang baik, dan sebagai agen pembangunan yang efektif. "Tentu saya berharap untuk terus melakukan inovasi instrumen transfer ke daerah, sehingga mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah secara andal," katanya.
"Sebagai kepala kantor wilayah perbendaharaan, saya minta untuk terus melakukan secara aktif komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam suasana covid-19 ini. Kita ingin instrumen keuangan negara betul-betul dapat berfungsi secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas untuk memulihkan kembali kondisi sosial masyarakat dan ekonomi kita," pungkasnya.
Sri Mulyani Lantik 10 Eselon II di Lingkungan Kemenkeu
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melantik 10 pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan dilakukan untuk posisi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal, Dini Kusumawati diangkat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Rukijo, sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Herry Siswanto sebagai Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Wempi Saputra, sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, dan Ria Sartika Azahari, sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik.
Kemudian pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Syafriadi diangkat sebagi Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh, Ade Rohman, sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten dan Catur Ariyanto Widodo, sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.
Selanjutnya, pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Harry Z. Soeratin diangkat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Bhimantara Widyajala, sebagai Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer.
"Kita beruntung hari ini melakukan meskipun dilaksanakan pelantikan secara online ini artinya kita memahami kondisi hari ini masih merupakan kondisi yang tidak biasa yaitu seluruh dunia lebih dari 200 negara dan juga Indonesia masih harus menghadapi tantangan Covid'19 dan bagaimana kita harus menyesuaikan diri baik di dalam hidup di dalam keluarga maupun di dalam bekerja serta sosial pada masyarakat secara tetap mengikuti protokol kesehatan," kata dia saat melakukan pelantikan.
Sri Mulyani mengatakan, bulan ini menjadi bulan keempat semenjak dilakukan deklarasi mengenai adanya pandemi Covif-19 untuk Indonesia. Pengaruh dari Covid kepada sektor kesehatan masyarakat secara sosial ekonomi dan keuangan sudah semakin sangat signifikan.
Memahami kondisi tersebut, dia meminta agar seluruh jajaran di Kementerian Keuangan baik yang dilantik pada hari ini maupun seluruh yang bertugas, di daerah, pusat, maupun di luar negeri harus memiliki tanggungjawab besar. Sebab kondisi saat ini makin berat, bagaimana seluruhnya diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan mendesain polecy instrumen maupun implementasi dari kebijakan-kebijakan untuk penanganan Covid-19 dan bagaimana memulihkan sosial ekonomi masyarakat.
"Kita berharap pada hari ini pejabat yang dilantik mereka yang juga menyadari pentingnya masa-masa transisi dari kondisi menghadapi covid-19 kepada suatu kehidupan normal baru atau kehidupan baru yang menyesuaikan karena adanya covid," jelas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaDia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaJika pengembangan lapangan migas terus tertunda, maka diperkirakan di tahun 2042, Indonesia akan menjadi negara pengimpor net migas.
Baca SelengkapnyaKeduanya membahas tentang situasi dan kondisi dunia saat ini, termasuk kepada masalah ekonomi dan keamanan negara.
Baca SelengkapnyaPelaku UMKM diharapkan bukan saja maju di bidang bisnis, tapi dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaIsu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri.
Baca Selengkapnya