Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu dahulukan UU JPSK dibanding redenominasi

Menkeu dahulukan UU JPSK dibanding redenominasi Agus Martowardojo. Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Pemerintah menyatakan saat ini tengah berfokus untuk menyelesaikan beleid jaring pengaman sistem keuangan (RUU JPSK) terlebih dahulu dibandingkan RUU Redenominasi. Rencana redenominasi masih membutuhkan waktu untuk sosialisasi.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan RUU JPSK menjadi prioritas untuk mendapat legitimasi DPR tahun depan. "RUU JPSK lebih prioritas," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/12).

Dia mengatakan sosialisasi redenominasi ditargetkan akan selesai pada Mei tahun mendatang. Untuk selanjutnya akan mulai didiskusikan dengan pihak dewan perwakilan rakyat (DPR).

"Kita akan lakukan konsultasi publik, sosialisasi sampai kepelosok-pelosok untuk bisa meyakinkan masyarakat Indonesia paham tentang tujuan dari redenominasi mata uang itu," katanya.

(mdk/arr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Baca Selengkapnya
Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 20 Desember, Berikut Sejarah dan Tujuannya
Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 20 Desember, Berikut Sejarah dan Tujuannya

Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional diperingati setiap tanggal 20 Desember.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya