Menkes Budi Sebut Hal ini Harus Diperhatikan Sebelum Vaksinasi Mandiri
Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah membuka peluang para perusahaan bisa melakukan program vaksinasi Covid-19 secara mandiri bagi pegawainya. Ini seiring dengan banyaknya pemilik perusahaan yang bertanya kepada dirinya terkait pemberian vakasinasi mandiri.
"Saya ingin vaksin ini secepat-cepatnya sebanyak-banyaknya, semurah-murahnya anggaran negara, jadi yang masuk masuk ke sana kita oke, tapi jangan sampai negara kaya golongan kaya dapat duluan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu," kata Budi Gunadi dalam acara 11th Kompas100 CEO Forum Let's Collaborate; Rising in Pandemic Era, Kamis (21/1).
Meski demikian, ada beberapa hal yang harus diingat sebelum sebuah perusahaan melakukan penyuntikan vaksin. Pertama, vaksinasi bersifat sosialis bukan individualis. Menurutnya, vaksin berfungsi bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga memproteksi keluarga dan orang sekitar.
"Sehebat apapun negara beli vaksin kalau orang lain di sekitar negaranya tidak divaksin dan tidak dibantu akan percuma. Karena kan ada pergerakan orang juga, jadi ada kemungkinan penularan tetap ada," imbuhnya.
Kemudian, pemerintah juga wajib melakukan pengadaan vaksin Covid-19 secepat-cepatnya, dan dengan harga semurah-murahnya. Terakhir, vaksinasi akan diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karenanya, dia berpesan kepada para konglomerat agar tidak memprioritaskan penyuntikan vaksin Covid-19 kepada golongan kaya terlebih dahulu.
"Jadi kalau teman-teman ada yang ingin membantu, boleh, tapi harus dipahami 3 hal itu. Satu ini sesuatu yang sifatnya harus terjadi di semua rakyat, enggak boleh sekelompok saja, karena enggak ada gunanya juga," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ani menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaBudi menjelaskan, puncak dari transformasi tersebut adalah seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses kesehatan yang berkualitas dan murah.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan kenaikan kasus Covid-19 di wilayahnya.
Baca Selengkapnya