Mengintip untung rugi kehadiran PLTU Mulut Tambang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggadang-gadangkan bakal membangun sejumlah pembangkit berkapasitas total 35.000 megawatt (MW) dalam masa jabatannya. Salah satu pembangkit yang tengah digenjot pembangunannya ialah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia memang menilai guna mengantisipasi kekurangan pasokan minyak untuk pembangkit listrik, pemerintah harus secepatnya mengalihkan bahan bakar produksi listrik pada batu bara. Caranya dengan memperbanyak PLTU Mulut Tambang.

"Kebijakan tersebut harus diikuti dengan peningkatan batu bara nasional. Saat ini di dalam negeri punya cadangan 28 miliar ton," ujar Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Irwandi Arif di Hotel Sultan, Jakarta.

Dia menegaskan batu bara harus jadi energi, bukan hanya komoditas, hal ini bisa mendukung peningkatkan rasio elektrifikasi.

Pemerintah sendiri mengandalkan perusahaan listrik swasta nasional untuk kelancaran megaproyek pembangkit 35.000 MW. Pihak swasta nasional akan bekerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk kelancaran proyek ketenagalistrikan.

"Bisnis listrik itu konservatif tapi (nilainya) sangat besar. Makanya kita buka untuk asing, tapi nasional akan dikedepankan dan diprioritaskan untuk program ini. Pokoknya kebutuhan listrik harus kita penuhi secepat-cepatnya," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (12/3).

JK sapaan akrabnya, mengaku membutuhkan peran swasta nasional untuk memenuhi kebutuhan listrik yang tiap tahun mengalami peningkatan. Diperkirakan, kebutuhan listrik nasional pada 2025 mencapai 100.000 megawatt (MW).

"10 tahun lalu kebutuhan listrik kita hanya 25 Gigawatt (Gw). Karena pertumbuhan ekonomi berkembang, maka (kebutuhan) listrik juga akan meningkat. Makanya kita harus mendorong (pasokan) listrik," kata dia.

Lalu apa sebetulnya untung dan rugi dari kehadiran PLTU Mulut Tambang ini? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Buka lapangan kerja

Direktur Strategis PT ABM Investama Yovie Priadi mengatakan dengan adanya PLTU tersebut juga mampu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Salah satunya yakni membuka lapangan kerja baru."Kalau dilihat dari tenaga kerja keseluruhannya dari tambang yang harus jalan itu sekitar 1.500 orang. Itu untuk tambangnya saja. Di sisi pembangkit listrik ada tahap konstruksi itu sekitar 500-1.000 orang. Di bagian operasi butuh 500 orang. Jadi cukup banyak," ujar Yovie dalam diskusi Energi Kita yang diselenggarakan merdeka.com, RRI, IJTI, dan IKN di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/3).

Selamatkan hutan

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan kehadiran PLTU tersebut mampu memperkecil kebutuhan penggunaan lahan kehutanan. Pasalnya, pembangkit dibangun di lokasi pertambangan."Kalau di konteks ini, buat kehutanan, akan lebih baik. Karena kan penggunaan lahannya lebih sedikit," ujar Siti dalam diskusi Energi Kita yang diselenggarakan merdeka.com, RRI, IJTI, dan IKN di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/3).

Tarif listrik lebih murah

Dewan Penasehat Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Herman Darnel Ibrahim menuturkan dengan dibangunnya PLTU Mulut Tambang mampu menurunkan tarif listrik nasional."Kalau listrik kita murah dari PLTU mulut tambang, seluruh nasional bisa ikut menikmati. Biaya pokok listrik turun," ujar Herman dalam diskusi Energi Kita yang diselenggarakan merdeka.com, RRI, IJTI, dan IKN di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/3).Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga mampu menurunkan subsidi energi dengan meningkatnya pembangunan PLTU Mulut Tambang ini. "Pada level sekarang sebenarnya, kalau pemerintah punya PLTU mulut tambang, pemerintah tidak perlu menaikkan (tarif listrik)," ucapnya.Penurunan tarif listrik, tambah Herman, dilatarbelakangi turunnya biaya produksi yang ditanggung PT PLN (Persero). "Kalau biaya produksi turun maka secara tidak langsung mampu dinikmati seluruh nasional," tuturnya."Kalau PLN biaya pokoknya murah akan lebih baik dalam membangun infrastruktur, pelayanan membaik, jarang padam," tandas mantan Dirut PT PLN tersebut.

Cadangan energi batu bara terancam habis

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengkritik rencana bahan baku pembangkit 35.000 MW yang didominasi batu bara. Pasalnya, konsumsi batu bara terancam membengkak.Di mana, untuk lima tahun ke depan saja, konsumsi batu bara untuk pembangkit listrik diperkirakan sudah mencapai 280 juta ton. Angka itu belum termasuk untuk konsumsi megaproyek ambisi Presiden Joko Widodo ini.Menurut Ketua APBI Bob Kamandanu, rencana pemerintah membangun 22.000 MW pembangkit berbahan baku batu bara terlalu berlebihan. "Dari 35 ribu MW itu 22 ribu MW dari batu bara, itu pun kebanyakan," terangnya di Jakarta, Selasa (10/3).

Baca juga:PLTU Mulut Tambang solusi turunkan tarif listrikTarik minat investor, pemerintah diminta petakan konsumen listrikPLTU Mulut Tambang diklaim selamatkan hutan nasionalPengusaha nilai PLTU Mulut Tambang buka lapangan kerja baruMegaproyek listrik 35.000 MW Jokowi mustahil terealisasi cepatKapasitas listrik di Indonesia jauh di bawah China