Mengenal Sistem Perpajakan Baru yang Bakal Dipakai DJP Mulai 2024

Sebanyak 65 ribu wajib pajak aktif di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari telah mengadopsi sistem Coretax sejak diberlakukan nasional pada 1 Januari 2025, menjanjikan kemudahan administrasi perpajakan yang lebih baik.

Uji coba kedua yang berskala lebih masif digelar pada 10 Desember lalu, melibatkan 50.000 pegawai di seluruh unit Kementerian Keuangan.

Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku gencar melakukan asistensi aktivasi akun Coretax DJP sebagai persiapan pelaporan SPT Tahunan 2025. Jangan sampai ketinggalan mekanisme baru ini!

Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak segera melakukan aktivasi akun Coretax untuk pelaporan SPT 2025. Prosesnya mudah dan penting, jangan sampai terlewat!

Coretax DJP merupakan sistem perpajakan digital yang inovatif, bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi bagi wajib pajak.

Core tax administration system adalah suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.

Perombakan jabatan yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan angka restitusi pajak. Ini juga sebagai upaya untuk menertibkan pengambilan kebijakan.

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

Saya berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak soal ini, agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT.

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.943.687 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.562.253 SPT.

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.421.240 SPT.

Kementerian Keuangan melalui DJPb aktif mendorong UMKM Bengkulu untuk memanfaatkan program pendanaan pemerintah, seperti KUR dan UMi, demi pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Purbaya mengatakan, pihaknya selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan presiden.

Penunjukan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura, atau Bea Cukai Papua, berhasil menyelamatkan 1.356 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika hingga Mei 2026, sekaligus menghemat miliaran rupiah biaya rehabilitasi negara.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan Rp333,6 miliar dana SBSN hingga Mei 2026 di Bali, mendukung proyek-proyek strategis seperti infrastruktur dan pendidikan, serta menarik perhatian pembaca.

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.