Menengok dampak aturan lahan gambut ke industri kertas nasional

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri di Kabinet Kerja agar tidak menerbitkan aturan yang berdampak pada terhambatnya investasi di Tanah Air. Salah satu yang disoroti pengusaha adalah Peraturan Menteri LHK P.17 Tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau Muller Tampubolon mengatakan aturan yang dikeluarkan Menteri LHK Siti Nurbaya tersebut membuat industri kertas Tanah Air kehilangan bahan baku mencapai 9,5 juta ton per tahun. Untuk itu, APHI meminta Menteri Siti Nurbaya mengkaji ulang aturan tersebut.

"Ya, tolong ditinjau kembalilah, P.17-nya karena ini implikasinya cukup besar," ujar Muller di Jakarta, Selasa (25/7).

Selain itu, kata Muller, kebijakan lahan pengganti (Land Swap) yang telah diatur dalam Permen LHK P.40 Tahun 2017 juga dianggap tidak menyelesaikan masalah di Riau.

Berdasarkan data Dirjen PHPL Kementerian LHK tahun 2016, lahan yang bisa digunakan untuk HTI di Riau itu hanya ada sekitar 10.000 hektar. Sedangkan, yang harus dikembalikan sekitar 400.000 hektar.

"Jadi kalaupun dapat Land Swap, kemungkinan besar di luar Riau, itu kan tentu mengakibatkan biaya tinggi," jelasnya.

Bendahara Apindo Riau, Elwan Jumandri menambahkan aturan Permen LHK P.17 Tahun 2017 tentang pembangunan hutan tanaman industri banyak dikeluhkan pengusaha HTI. Dia menegaskan selama ini berbagai pihak dan elemen sudah melayangkan protes terhadap regulasi gambut itu.

"Siapa bilang tidak ada kritik, yang jelas pertama itu dari Gubernur Kalbar langsung ke Presiden. Kemudian APHI juga mengirimkan surat ke Presiden ditembuskan ke Menteri. Apindo Riau ke Gubernur, Serikat Pekerja Riau juga ke Presiden tembuskan ke Menteri. Jadi dia bilang tidak ada gejolak itu dari mana?" pungkasnya.