Masyarakat diminta tak boikot bayar pajak

Merdeka.com - Kasus penyelewengan pajak, yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, jangan sampai memunculkan boikot pembayaran pajak oleh masyarakat. "Itu salah kalau masyarakat boikot pajak,” ujar Pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Darussalam pada merdeka.com, Sabtu (25/2).

Dia menghimbau masyarakat tidak memboikot pembayaran pajak. Karena tidak akan menyelesaikan permasalahan."Saya tidak setuju kalau masyarakat nanti jadi boikot pajak seperti pada saat kasus gayus."

Namun, lanjut Darussalam, akan ada dampak terhadap Direktorat Jendera Pajak, karena kasus penyelewengan pajak bukan hal yang pertama dilakukan pegawainya."Pengaruh pasti ada. Ditingkat awal masyarakat, lebih ke persepsi. Tapi ini belum bisa dinilai,” katanya.

Darussalam menegaskan adanya kasus penyelewengan  dilakukan aparat pajak, tidak bisa dibebankan pada institusi perpajakan. Karena, sistem perpajakan adalah sistem yang terintegrasi antar institusi yang berada di dalamnya."Kalau ada pelanggaran arahkan ke proses hukum . Tapi sejak dini sudah harus cegah." katanya. Yang harus dilakukan Direkorat Pajak adalah tindakan preventif.

Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan pegawai pajak berinisial Dhana Widyatmika sebagai tersangka kasus korupsi. Dhana Widyatmika pegawai pajak yang kini bekerja di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Kejagung juga telah memeriksa istri Dhana yang berinisial DA. Kejagung menyita sejumlah dokumen milik DA di lantai 19 Gedung Ditjen Pajak. Saat ini Kejagung pun sudah menyita kekayaan Dhana dan DA yang jumlahnya miliaran rupiah dan melakukan pencekalan sejak tanggal 21 Februari.