Mantan pemilik Indonesia Airlines jadi Dirut Merpati?

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, kabarnya telah memegang satu nama untuk menggantikan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Sardjono Jhony Tjitrokusumo. Senin (14/5), Menteri Dahlan memanggil Direksi PT Merpati untuk rapat penggantian petinggi Merpati.

"Ada undangan dari BUMN terkait penggantian direksi," ujar Sekretaris Perusahaan PT Merpati Nusantara Airlines Iman Turudi saat dihubungi merdeka.com, Minggu (13/4).

Saat ini, Direktur Utama Merpati dipegang oleh Sardjono Jhony sejak 27 Mei 2010. Sebelum menjadi orang pertama di Merpati, Jhony sempat bekerja sebagai pilot di Etihad Airways, Qatar Airways. Suami Isma Kania Dewi yang juga penerbang Etihad Airways, memulai karir di Merpati sebelum dipanggil Menteri BUMN Mustafa Abubakar kembali ke Merpati menggantikan Bambang Bhakti yang ditarik menjadi Direktur Utama PT Indonesia Ferry.

Menurut Koordinator Komite Solidaritas Penerbang Merpati Nusantara Airlines Eman Supritaman pengganti juniornya tersebut adalah Rudy Setyopurnomo yang pernah menjabat Direktur Utama PT Indonesia Airlines. Perusahaan tersebut tutup pada tahun 2003. "Kami akan mempertanyakan alasan pergantian ini. Harusnya Menteri melihat pada rekam jejaknya. Ini yang harus clear," katanya, Minggu (13/4)

Menteri Dahlan Iskan belum memberikan komentar terkait rencana mogok pilot Merpati yang menolak adanya pergantian Direksi PT Merpati Airlines. Pesan singkat yang dikirim merdeka.com belum dibalas.

Kinerja Merpati, 2010 masih mencatatkan kerugian sebesar Rp 192,7 miliar, jauh berkurang dari tahun 2009, yang kerugiannya mencapai hampir setengah triliun. Merpati sempat meraup untung sebesar Rp 16,6 miliar dari hasil penjualan gedung senilai Rp 185 miliar kepada Badan SAR Nasional.

Saat ini, Perusahaan Pelat Merah ini tengah masuk pasien Perusahaan Penjamin Asset untuk penyesuaian business plan merpati tahun 2011-2015. Pemerintah terus berusaha mencegah Merpati menjadi sejarah.

Paling tidak, mulai 1997 hingga 2007, penempatan modal negara yang diberikan pada perusahaan yang menggarap rute perintis ini mencapai Rp 1,34 triliun. Dari dana tersebut, paling tidak Rp 534 miliar berupa dana segar. Sisanya nontunai, berupa pengalihan saham Garuda Indonesia dan modal alat kerja. (mdk/arr)