Lewat KEK, Pemerintah Bakal Undang Dosen Asing Mengajar di Indonesia
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK berencana mengembangkan jumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam rangka menarik lebih banyak investasi. Untuk diketahui, saat ini telah ada sebanyak 12 KEK berbagai bidang tersebar di seluruh Indonesia.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah berencana membuat KEK dalam bidang jasa. KEK tersebut terdiri dari KEK pendidikan, KEK ekonomi kreatif dan KEK kesehatan.
"Nanti akan ada KEK jasa, seperti KEK kesehatan, KEK pendidikan dan KEK ekonomi kreatif," ujar Susiwijono saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (10/6).
Susiwijono mencontohkan, KEK pendidikan nantinya akan mengundang dosen asing mengajar di Indonesia. Meski demikian, rencana ini masih dikaji agar sistem perpajakannya menarik bagi asing dan tidak merugikan bagi Indonesia.
" Misalnya KEK pendidikan, dosen asing bisa mengajar di Indonesia. Kita lihat penerapan pajak penghasilannya seperti apa," jelasnya.
Sementara itu terkait KEK kesehatan, pemerintah berencana membangun rumah sakit yang setara dengan milik negara tetangga agar masyarakat yang biasanya berobat keluar negeri bisa berobat di dalam negeri.
"Contoh lainnya KEK kesehatan, yang biasanya berobat ke luar negeri, kita bangun di sini rumah sakitnya. Jadi Investasinya disini," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini Jawaban Jokowi soal Keluhan Akses Modal KUR
Pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek Siap Buka 40.541 Formasi untuk Seleksi CASN 2024
Jumlah formasi ini mempertimbangkan kebutuhan tenaga ajar di institusi pendidikan.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!
Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaMK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya
Keempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya