Lewat Aturan Ini, OJK Dorong Unicorn Akses Pasar Modal

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan (POJK) Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham.

Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 1A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Luthfi Zain Fuady menjelaskan, POJK ini sebetulnya ditujukan untuk mendorong perusahaan-perusahaan rintisan dengan status unicorn untuk mengakses pasar modal. Sebab umumnya perusahaan rintisan berstatus unicorn punya tokoh-tokoh kunci yang tidak bisa dilepaskan antara pengelolaan dan kepemilikan saham perusahaan.

"Jadi nilai perusahaan itu adalah orang-orang ini, kalau orang-orang ini kabur tidak ada nilainya. Mereka yang bisa create teknologi, memanfaatkan teknologi, dan punya kemanfaatan secara sosial, ia melibatkan banyak sekali orang yang hidup dan mendapat manfaat dari perusahaan tersebut," ujar Luthfi dalam Media Gathering 2021, Sinergi Pasar Modal Bagi Pemulihan Ekonomi, Kamis (9/12).

POJK tersebut mengatur mengenai penerapan saham dengan hak suara multipel, yaitu satu saham memberikan lebih dari satu hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan tertentu. "Jadi dengan POJK ini kita bisa melakukan assesment perusahaan itu memenuhi kriteria itu atau tidak," kata Luthfi.

Menurut Luthfi, kemanfaatan sosial yang dikontribusikan oleh perusahaan unicorn tersebut menjadi hal yang krusial. Otoritas menilai apabila perusahaan tersebut tidak tumbuh, maka berpotensi menimbulkan masalah sosial karena begitu banyak masyarakat yang bergantung pada sistem yang sudah mereka ciptakan.

Meski begitu, POJK ini hanya bisa diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang merupakan otak dari perusahaan dan tidak berlaku selamanya alias memiliki batas waktu tertentu. OJK memberikan batas waktu MVS paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu paling lama 10 tahun dengan persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Tapi pada suatu saat nanti itu harus lepas, harus setara antara para pemegang saham publik dengan pemegang saham MVS," kata Luthfi.