KSPI Beberkan Kendala Penerapan Kenormalan Baru

Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak pemberlakuan skema kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi covid-19. Sebab, pemberian kelonggaran untuk kembali bekerja dapat berisiko meningkatkan jumlah masyarakat yang terpapar virus covid-19.

"Saat ini saja ketika masih diberlakukan PSBB banyak yang tidak patuh. Apalagi jika diberi kebebasan," kata Said dalam pernyataannya, Kamis (28/5).

Dia menjelaskan, ada lima fakta yang menjadi landasan penolakan. Pertama, jumlah orang yang positif corona masih terus meningkat. Bahkan pertambahan orang yang positif, setiap hari jumlahnya masih mencapai ratusan.

Kedua, sejumlah buruh yang tetap bekerja akhirnya positif terpapar corona. Seperti yang terjadi di PT Denso Indonesia dan PT Yamaha Music, diketahui terdapat pekerja yang meninggal akibat positif terpapar covid-19. Begitu juga di Sampoerna dan PEMI Tangerang, dilaporkan ada buruh yang menyandang status OPD, PDP, bahkan positif.

Ketiga, saat ini sudah banyak pabrik yang merumahkan dan melakukan PHK akibat bahan baku material impor makin menipis dan bahkan tidak ada. Seperti yang terjadi di industri tekstil, bahan baku kapas makin menipis. Di industri otomotif dan eletronik, suku cadang makin menipis. Di industri farmasi, bahan baku obat juga makin menipis. Sementara di industri pertambangan, jumlah ekspor bahan baku menurun.

"Fakta ini menjelaskan, new normal tidak akan efektif. Percuma saja menyuruh pekerja untuk kembali masuk ke pabrik. Karena tidak ada yang bisa dikerjakan, akibat tidak adanya bahan baku," ujarnya.

Keempat, PHK besar-besaran yang terjadi di industri pariwisata, UMKM, dan sepinya order yang diterima transportasi online hingga kini belum ada solusi. Bahkan di industri manufaktur, ancaman PHK terhadap ratusan ribu buruh sudah di depan mata.

"Menghadapi situasi di mana sedang terjadi PHK besar-besaran, yang dibutuhkan bukan new normal. Adapun yang dibutuhkan saat ini adalah mempersiapkan solusi terhadap ancaman PHK, agar jutaan buruh bisa bekerja kembali. Tidak dengan meminta masyarakat mencari kerja sendiri," imbuh dia.

Kelima, tanpa new normal pun sebenarnya masih banyak perusahaan yang masih meminta buruhnya tetap bekerja. Dengan demikian, yang dibutuhkan para buruh dan pengusaha bukan new normal. Akan tetapi regulasi dan strategi untuk memastikan bahan baku impor bisa masuk dan selalu tersedia di industri.

Meski menolak, pihaknya mengakui kenormalan baru penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Mengingat sebagian perusahaan meliburkan karyawan atau melakukan PHK akibat profit perusahaan menipis bahkan negatif, akibat mereka harus membeli bahan baku dari impor dengan harga dollar dan menjual dengan rupiah yang sudah terpuruk.

Oleh karena itu, KSPI menyarankan agar pemerintah tidak menggunakan istilah "new normal". Tetapi tetap menggunakan istilah physical distancing yang terukur. Misalnya, untuk kalangan buruh yang bekerja di perusahaan diliburkan secara bergilir, untuk mengurangi keramaian di tempat kerja.

"Dengan jumlah orang yang keluar rumah untuk bekerja berkurang, maka physical distancing lebih mudah dijalankan. Inilah yang terukur. Sehingga, penyebaran pandemi bisa ditekan, ekonomi bisa tetap bergerak dan tumbuh," tandasnya.