Kritik dan sindiran soal kenaikan BBM bikin kuping Jokowi panas

Merdeka.com - Sejak Oktober 2014 sampai Maret 2015, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah lima kali mengalami penyesuaian. Baik naik maupun turun. Pada November 2014, Presiden Jokowi-JK menaikkan harga BBM, lalu diturunkan pada Januari 2015. Harga BBM kembali turun pada pertengahan Januari 2015. Awal Maret 2015, harga BBM kembali naik. Di penghujung Maret 2015, harga BBM kembali dinaikkan.

Posisi saat ini harga premium Rp 7.400 per liter untuk Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 7.300 per liter untuk di luar Jamali. Sementara untuk Solar naik menjadi Rp 6.900 per liter dari sebelumnya 6.400 per liter.

Meski sudah menaikkan harga BBM, pemerintah masih mengaku rugi. Jika mengacu harga keekonomian, seharusnya harga premium Rp 7.900 per liter. Sementara harga keekonomian Solar Rp 7.900 per liter. Pertamina mengaku rugi Rp 600 per liter karena menjual premium di bawah harga keekonomian dan tanpa subsidi pemerintah. Penjualan BBM jenis premium masih minus Rp 48 miliar per hari (dengan asumsi penjualan 80 juta liter).

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diserang kritik tajam. Naik turunnya harga BBM berimbas pada naiknya sejumlah komoditas lain, termasuk tarif angkutan. Ini masuk rapor merah enam bulan pemerintahan Jokowi-JK.

Pemerintah tak mau ambil pusing. Rakyat diminta menerima skema baru harga BBM jenis premium yang bakal naik turun sesuai pergerakan minyak dunia. "Sebaiknya kita tidak buang tenaga bicara (kenaikan) BBM yang hanya berdampak jangka pendek," kata Menteri ESDM Sudirman Said.

Entengnya jawaban pemerintah justru membuat kritikan tajam terus mengalir deras. Merdeka.com mencatat kritik dari sejumlah pihak yang bisa membuat kuping Presiden Joko Widodo panas. Berikut paparannya.

Presiden baru kok kayak gini?

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kenaikan harga BBM dan imbasnya pada kenaikan harga sejumlah komoditas serta tarif angkutan, tidak bisa dilepaskan dari kesalahan pemerintahan Jokowi-JK.

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi memasukkan buruknya mekanisme penetapan harga BBM dalam daftar rapor merah pemerintahan Jokowi-JK. Dia menilai pemerintahan Jokowi-JK sudah kehilangan tajinya.

"Ini akibat buruknya tim ekonomi pemerintah yang terus membebani masyarakat. Dulu masyarakat berharap presiden baru, harapan baru. Tapi kok kayak begini?" kata Tulus di Jakarta, Rabu (1/4).

Enak banget jadi pejabat

Meski pemerintah selalu membantah dengan menyatakan pemerintah tak pernah menyerahkan penentuan harga BBM pada mekanisme pasar, pada kenyataannya justru sebaliknya. Secara tegas dia mengatakan, dengan menyerahkan harga BBM sesuai mekanisme pasar, pemerintahan Jokowi-JK telah melanggar konstitusi. Pasalnya dalam undang-undang Migas menyebutkan bahwa harga migas tidak boleh mengikuti harga pasar.

"Buat apa ada negara kalau semua harga diserahkan ke pasar. Enak banget jadi pejabat. Konsumen menanggung perekonomian global," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo.

Masih gunakan rumus kuno

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menyebut harga Premium di Indonesia terlalu mahal. Hal ini terjadi karena pemerintah masih menggunakan hitungan kuno dalam menentukan harga BBM.

"Kalau pakai rumus ini, harga Premium makin dekat ke Pertamax. Menurut kami Premium terlalu mahal, karena rumusnya kuno. Sekarang RON 88 kan sudah tidak dijual di pasar, 'proxy'-nya pakai Ron92," kata Faisal seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (1/4).

Setiap diberlakukan penetapan harga BBM baru akan terjadi perubahan pada alpha rumus Premium, misalnya pada alpha sebelum Januari 2015 sebesar Rp 728/liter, sedangkan per satu Januari 2015 kembali mengalami perubahan.

Mulai Januari 2015 rumusnya ialah 3,92 persenxHIP+Rp 672, sehingga alphanya menjadi Rp 891/liter, kemudian pada 19 Januari kembali berubah dengan besaran menjadi Rp 1.195/liter.

"Terakhir 19 Februari berubah lagi, 3,2 persenxHIP+Rp830, hasil alpha premiumnya jadi Rp 1.011/liter. Ini turun karena harga minyak dunia juga sedang turun," tuturnya menjelaskan.

Jokowi bisa lengser karena langgar konstitusi

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie menyebut Presiden Joko Widodo telah melanggar konstitusi karena menaikkan harga BBM berdasarkan penyesuaian dengan harga pasar. Sebab, kebijakan Jokowi tersebut tak sesuai dengan undang-undang tentang minyak dan gas bumi tahun 2001. 

"Presiden harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang terang-terangan telah melanggar konstitusi dan bertentangan Mahkamah Konstitusi," ujar Kwik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/3).

akibat kebijakan Jokowi yang ia nilai telah melanggar konstitusi itu bisa dijadikan celah bagi oposisi untuk menjatuhkannya dari kursi Presiden. 

"Dua hal yang bisa jatuhkan Presiden, pertama pelanggaran berat, kedua melanggar konstitusi," katanya.

Istana kiblatnya Washington

Pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar untuk daerah di luar Jawa, Madura dan Bali. Kenaikan untuk Premium dan Solar masing masing sebesar Rp 500 per liter. 

Akibat kebijakan menaikkan harga BBM ini, lagi-lagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan. Jokowi dinilai tidak membuat kebijakan memihak rakyat kecil. 

Politikus PDIP Effendi Simbolon bahkan menyebut naiknya harga BBM ini ada campur tangan dari pihak asing. Kebijakan pemerintah dinilainya berkiblat pada Amerika Serikat.

"Kebijakan di bidang energi sangat kuat tendensi terhadap pengaruh pihak asing. Di lingkungan Istana kami tahu kiblatnya Washington, para antek penjajah," kata Effendi Simbolon dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/3). 

Jokowi presiden prematur

Politikus PDIP Effendi Simbolon menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang kembali memutuskan menaikkan harga BBM. Sebab, ia menilai Jokowi telah menabrak undang-undang karena menaikkan harga BBM mengikuti perkembangan harga pasar.

"Jadi saya melihat kalau kita urut beberapa UU yang sangat jelas ditabrak bukan hanya UU Migas, UU Minerba pun ditabrak," kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/3). 

Atas kebijakan Jokowi tersebut, ia kembali menegaskan bahwa Jokowi belum siap menjabat sebagai presiden.

"Kita bisa maklum juga 10 tahun PDIP berada di luar pemerintahan, saat itu beliau masih menjadi wali kota yang hanya ngurusin 5 kecamatan bagaimana mau ngurusin negara. Beliau menjadi presiden itu sudah suratan, maka saya mengatakan inilah kelahiran presiden prematur kita, yang belum cukup menguasai permasalahan nasional apalagi geo politik internasional," tegasnya.