KKP Diberi Waktu 3 Bulan Matangkan Konsep Proyek Pasar Ikan Berkelas Internasional

Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumandi memberikan waktu 3 bulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merancang konsep pasar ikan tingkat internasional (International Fish Market). Proyek pembangunan ini tidak hanya memperhitungkan lokasi saja, tetapi harus dihitung nilai untung rugi dari kaca mata bisnis.

Ide pembangunan titik kumpul ikan ini disampaikan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam acara Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan di Hotel Borobudur Jakarta.

"Kita beri kesempatan kepada KKP untuk melakukan suatu evaluasi dan penataan terlebih dahulu," kata Menhub Budi di Jakarta, Rabu (4/12).

Setelah KKP memiliki konsep matang, barulah Budi mengatakan perlu duduk bersama antara Bappenas, KKP dan Kemenhub. Ada tiga tempat yang jadi kandidat lokasi International Fish Market yaitu Likupang di Sulawesi Utara, Tual atau Saumli di Maluku dan Bagansiapiapi di Riau.

Rencana ini pun dinilai bakal efektif karena akan mempermudah ekspor ikan ke luar negeri. Dia mencontohkan ada pengumpulan ikan di Dobo untuk dibawa ke Jawa Timur. Ketika dikembalikan dengan cara memberikan akomodasi keluar melewati Tual atau Ambon.

"Nanti kapal kontainer itu tidak perlu jalan jauh-jauh. Kita buat rutin dan dekat tinggal ada mother facial yang menampung dan bisa langsung ekspor," terang Budi.

Ekspor Ikan Capai 8 Juta Ton

Menteri KKP Edhy Prabowo menjelaskan saat ini ekspor ikan tangkap ada diangka 8 juta ton dan 6,6 juta ton untuk Ikan budidaya. Untuk itu ide International Fish Market perlu didorong demi menghasilkan devisa negara.

Langkah utama merealisasikan itu harus dimulai dengan membangun komunikasi dan penyederhanaan izin. Dari situ bisa dilihat apa saja yang bisa dimaksimalkan.

"Tindak lanjutnya adalah kita langsung realisasikan. Kita mau pastikan dulu di mana tempatnya," kata Edhy.

Edhy menilai Likupang merupakan lokasi strategis untuk dijadikan pasar ikan internasional pertama di Indonesia. Namun dia membutuhkan waktu untuk melakukan pengkajian lebih dalam. Sebab KKP perlu bekerja sama dengan semua stockholder seperti nelayan dan pengusahanya.