Kepala BPS minta pemerintah jaga harga pangan agar angka kemiskinan tetap rendah
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan penduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82 persen atau mencapai 25,95 juta orang. Persentase kemiskinan ini merupakan yang terendah sejak tahun 1998.
Kepala BPS, Suhariyanto meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Menurut dia, komponen bahan pangan merupakan faktor dominan penyebab kemiskinan.
Berdasarkan data BPS, sekitar 73,48 persen garis kemiskinan ditentukan oleh pergerakan harga bahan pangan. Sementara sisanya atau sekitar 17 persen, ditentukan oleh non makanan.
"Komoditas yang besar pengaruhnya yaitu beras di posisi pertama. Ini selalu terjadi dari waktu ke waktu," ungkapnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Jakarta, Senin (30/7).
Karena itu, dia menegaskan stabilitas harga dan pasokan beras harus betul dijaga. Harga beras maupun bahan pangan lain yang bergejolak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan penduduk Indonesia secara signifikan.
"Ini perlu menjadi catatan karena fluktuasi harga beras akan berpengaruh besar kepada kemiskinan karena persentase pengaruh beras daripada kemiskinan itu cukup besar. Kita lihat komposisi garis kemiskinannya," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berdasarkan data Bapanas per Selasa (19/3), harga beras premium berada di kisaran Rp16.490,- per Kg.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada beberapa harga komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan antara lain, beras, telur ayam, daging ayam, dan gula pasir.
Baca SelengkapnyaPresiden menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan upaya-upaya intervensi untuk menstabilkan harga beras
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaKhusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaKomoditas ini dianggap sebagai komoditas pangan bergejolak sehingga sangat berpengaruh terhadap inflasi pangan.
Baca Selengkapnya