Kepala BKPM Sebut UU Cipta Kerja Permudah Pemuda Buka Usaha dan Menjadi Kaya
Merdeka.com - Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau UU Nomor 11 Tahun 2020 baru saja diteken Presiden Jokowi pada 2 November silam. Meskipun kontroversial, pemerintah mengklaim UU ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya dalam mendirikan badan usaha.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan sulitnya perizinan menjadi alasan kenapa orang-orang enggan menjadi pengusaha di era sekarang. Padahal, menurutnya, menjadi pengusaha adalah salah satu jalan cepat menjadi kaya.
"Kenapa saya jadi pengusaha, karena saya mau cepat kaya. Tapi izinnya susahnya minta ampun. Bupatinya sudah mau tanda tangan, (pegawai) yang bawa cap-nya tidak masuk kantor. Bayangkan. Izinnya putar-putar terus," jelas Bahlil saat menghadiri Debat Terbuka dengan Aktivis Mahasiswa Cipayung Plus, Rabu (4/11).
Bahlil bilang, imbasnya, karena izinnya terlalu berbelit, investasi jadi mandeg. Baik itu yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Akibatnya lagi, lapangan pekerjaan tidak tercipta.
"Hari ini ada 7 juta orang, eksisting, yang belum dapat pekerjaan. Ada 2,9 juta angkatan kerja setiap tahunnya, termasuk adik-adik mahasiswa Cipayung Plus yang baru lulus. Bagaimana cara mendapatkan pekerjaan ini?" tanyanya.
UU Cipta Kerja Solusi Tumpang Tindih Perizinan
Bahlil melanjutkan, dengan UU Cipta Kerja, birokrasi yang tumpang tindih dalam pengurusan izin usaha bisa diselesaikan dengan satu regulasi saja. Dengan demikian, disahkannya UU ini menjadi peluang besar bagi masyarakat khususnya kaum muda untuk berbisnis dan menciptakan lapangan kerja sendiri.
"Makanya di kesempatan yang baik ini, ayo, saya membuka tangan yang sebesar-besarnya untuk jadi pengusaha, lalu kita kolaborasi," katanya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaArdian menjelaskan JMW menjalankan bisnis ilegal itu atas desakan kebutuhan ekonomi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaSaat pertama kali berkenalan, keduanya sama-sama memiliki latar belakang ekonomi yang sulit.
Baca SelengkapnyaShinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca SelengkapnyaPadahal, banyak jenis usaha atau bisnis yang bisa dikembangkan karena memiliki sumber daya yang luar biasa.
Baca SelengkapnyaAdit merasa, dari pada bekerja untuk orang lain, lebih baik dia mengembangkan usaha keluarganya agar lebih sukses.
Baca Selengkapnya