Kenaikan UMP Jakarta Jadi Rp 3,9 Juta Picu Daya Beli Masyarakat
Merdeka.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 mulai berlaku per 1 Januari. Kenaikan upah tahun ini diharapkan dapat berdampak langsung kepada daya beli pekerja dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi.
Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, DKI Jakarta telah menetapkan UMP 2019 sebesar Rp 3,9 juta, dari sebelumnya Rp 3,6 juta. Kenaikan ini diharapkan bisa memicu kenaikan daya beli dan konsumsi masyarakat, khususnya pekerja di Ibu Kota.
"UMP per 1 Januari 2019 sudah resmi berlaku. Ini bagus untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (6/1).
Selain kenaikan besar UMP, di DKI Jakarta, Pemerintah Daerah (Pemda) juga telah meluncurkan kartu pekerja yang memberikan beragam subsidi bagi para pekerja di Ibu Kota. Hal ini juga dinilai akan semakin memacu daya beli sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Jakarta.
"Selain UMP yang sebesar Rp 3,9 juta, plus ada kartu pekerja. Melalui kartu pekerja ini, mereka (pekerja) akan mendapatkan subsidi pangan, subsidi pendidikan, kemudian subsidi transportasi dan mendapatkan prioritas rumah DP 0 persen," kata dia.
Dengan kenaikan UMP dan kartu pekerja ini, lanjut Sarman, dirinya meyakini jika pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota pada tahun ini bisa lebih tinggi dari 2018 yang diperkirakan mencapai 6,2 persen.
"Makanya kita apresiasi pertumbuhan di DKI Jakarta 2018 bisa mencapai 6,2 persen. Selama ini belum pernah menyentuh 6 persen dalam 5 tahun terakhir. Nah ini sudah menyentuh di angka 6 persen, kita harapkan 2019 akan semakin meningkat," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang.
Baca SelengkapnyaSebagian besar pengeluaran ini digunakan untuk membeli makanan dan minuman jadi, ikan, telur dan susu serta sayuran.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaJokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaHal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca Selengkapnya