Kenaikan Tarif Cukai Disebut Tak Akan Matikan Industri Rokok, Ini Buktinya

Merdeka.com - Pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau agar konsumsi rokok masyarakat menurun. Khususnya bagi perokok anak dan remaja yang prevalensinya setiap tahun bertambah.

Namun Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menilai upaya tersebut sulit terwujud. Berdasarkan data di tahun 2008 produksi rokok tercatat 231 miliar batang. Angka tersebut terus naik hingga di tahun 2020 tercatat produksinya mencapai 300 miliar batang per tahun.

"Tujuan peningkatan cukai rokok untuk pengendalian konsumsi. Faktanya produksi rokok per tahun masih di atas 300 miliar batang per tahun (dari sekitar 200 miliar batang per tahun di tahun 2008)," kata Ketua Umum Komnas PT, Hasbullah Thabrany, dalam konferensi pers Dukungan Kenaikan Cukai Rokok untuk Indonesia Pulih Kembali, Jakarta, Jumat (1/10).

Hasbullah juga membantah bila kenaikan tarif cukai rokok membuat industri rokok atau tembakau bisa gulung tikar dan petani kehilangan pasar hasil panen. Sebaliknya, dia menyebut tidak ada bukti yang menunjukkan pabrik rokok merugi saat pemerintah menaikkan tarif cukai rokok.

"Ada banyak isu kenaikan cukai ini mematikan industri rokok. lah buktinya mesin-mesin pabrik rokok masih berfungsi, bahkan produksinya terus baik dari 200 miliar batang per tahun menjadi 252 miliar batang per tahun," kata dia.

Di sisi lain, terganggunya industri rokok linting disebabkan mereka yang kalah bersaing di industri mesin. Produsen rokok mesin memiliki sistem dan strategi yang mampu mempromosikan rokok ke berbagai media. Terlebih, di dunia media sosial, tidak ada batasan penayangan iklan selayaknya melalui saluran televisi.

"Jadi mereka ini kalau bersaing bukan karena cukai tetapi mereka memang sudah menderita di karena enggak mampu bersaing bukan karena kenaikan cukai," kata dia.

Begitu juga dengan para petani tembakau. Lantaran kenaikan cukai tidak berpengaruh seharusnya para petani tembakau menjadi lebih untung. Mengingat hasil produksi rokok terus baik. Namun kondisi sebaliknya yang terjadi. Apalagi, menurut Hasbullah, Dana Bagi Hasil (DBH) dari cukai hasil tembakau seringnya tidak sampai kepada petani.

"DBH dari CHT ini enggak sampai ke petani dan industri kecil, makanya ini harus dikembalikan ke mereka, itu yang kita inginkan. Kita perjuangkan buat rakyat bisa lebih produktif," kata dia mengakhiri.