KEN minta SBY segera bertindak tekan defisit

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Sejak tahun 1990, Komite Ekonomi Nasional (KEN) mencatat Indonesia sudah tidak mengalami defisit perdagangan atau defisit primer. Dalam artian dalam kurun waktu 50 tahun, pengeluaran untuk belanja modal masih terkendali. Namun, kondisi berbalik pada 2012 lalu, sistem keuangan negara terganggu karena belanja modal pemerintah menyebabkan defisit.

"Kami menyadari adanya defisit dalam neraca kita belum mempengaruhi sistem perekonomian kita," kata Ketua KEN Chairul Tandjung di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (22/1).

Pria yang akrab disapa CT ini melanjutkan, jika tidak mengalami perubahan dalam kebijakan untuk belanja modal negara, kondisi itu akan terus terjadi hingga tahun anggaran 2014. "Tetapi kalau kita tidak mengambil langkah cepat, tepat anggaran, defisit akan terus terjadi dalam tahun 2013 bahkan bisa sampai 2014.".

Defisit ini terjadi karena beberapa hal, antara lain dari sektor pegawai pemerintahan, sektor belanja barang dan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Terkait BBM, CT menyebutkan subsidi saat ini sudah salah arah, karena lebih banyak dinikmati orang kaya. "Sekitar 70 persen dinikmati orang mampu," katanya.

Atas pandangan itu, KEN memberikan rekomendasi kepada presiden untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan terkait penerimaan APBN dan pengeluaran sehingga defisit bisa dikendalikan dengan baik.

"Sehingga bisa mendapat fleksibilitas terutama terkait adanya shock, supaya pemerintah punya ruang gerak cukup untuk meneruskan perekonomian kita.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, program-program tersebut selanjutnya akan disusun dalam agenda aksi pemerintah dan segera diimplementasikan di 2013.

"Terutama yang tadi disoroti betul oleh KEN adalah bagaimana mengefektifkan pengeluaran. Belanja pegawai dan belanja barang tidak disertai peningkatan pelayanan publik. Personel meningkat, moratorium sudah memotong belanja perjalanan dinas. Belanja untuk barang modal benar-benar tepat sasaran," katanya.

(mdk/arr)