Kementerian PUPR: Gencarnya pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan

Merdeka.com - Dirjen Bina Warga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, Indonesia menempati posisi 36 berdasarkan Hasil Indeks Daya Saing Global Indonesia (GCI) 2017-2018. Posisi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

"Kita mampu bersaing dengan negara tetangga, Kementerian PUPR mendapat tanggung jawab cukup berat bukan dalam mewujudkan infrastruktur dan konektivtas, gencarnya pembangunan ini bukan untuk kemewahan tapi untuk mengejar ketertinggalan," ujarnya dalam seminar Rembuknas 2017 di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10).

Dia menjelaskan, salah satu sasaran output infrastruktur PUPR yaitu konektivitas dengan menargetkan 1.000 km pembangunan jalan tol dari pihak pemerintah dan swasta, 30 km pembangunan jembatan, dan 2.650 km pembangunan jalan baru.

"Dari total yang ditargetkan 1.000 km, hingga 2017 ini kami realisasikan 568 km. Jadi di 2019 kami akan realisasikan 1.852 km, hampir semua bisa kita realisasiakan. Intinya adalah bagaiamana kita memngoptimumkan potensi yang ada di masyarakat. Pembangunan tol dipercepat, jembatan, dan jalan-jalan baru. Kritiknya adalah bagaiamana kita mempercepat pengembalian uang," jelasnya.

Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), anggaran pembiayaan program pembangunan infrastruktur dalam kurun lima tahun ini mencapai Rp 5.500 triliun. Angka tersebut pun menimbulkan pertanyaan dibenak para pengusaha lokal atau swasta.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Pengmbangan SDM Infrastrutur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Dandung Sri Harninto mengatakan, rencana infrastruktur pemerintah sudah tidak perlu didorong lagi. Sebab apa yang direncanakan sudah sangat luar biasa

"Rancangan infrastruktur pemerintah sudah tidak perlu didorong lagi, apa yang direncanakan sudah sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah how to bulid? Percepatan infrastruktur dengan dana yang sangat besar belum mempengarui pertumbuhan ekonomi masih biasa saja," jelas Dandung.

Contoh nyata bahwa kebutuhan aspal sebesar 1,2 juta pertahun, 20 persen dipenuhi lokal dan 80 persen impor industri kita masih belum sanggup. Kebutuhan pengadaan besi hanya sanggup memenuhi 40 persen lokal dan 60 persen impor.

"Komponen impor luar biasa, itu menjadi gambaran kondisi industri belum sanggup memback up seluruh infrastruktur kita yang dananya mencapai Rp 5.500 triliun, laju ekonomi biasa saja, Dengan investasi dengan sangat besarnya ini siapa sih yang menikmati ini, output input Apakah kembali ke negeri sendiri atau ke negara lain, ini sama saja," katanya.