Kementan diminta tinjau langsung kondisi paceklik di berbagai daerah

Merdeka.com - Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli menyarankan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk turun langsung ke lapangan menyaksikan kondisi paceklik di berbagai daerah.

Dia mengatakan hal tersebut mengomentari optimisme Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bahwa musim kemarau tidak berdampak signifikan terhadap produksi beras nasional.

Menurut Agus, musim kemarau panjang berdampak langsung terhadap pertanian dan kehidupan para petani secara kompleks. Selain produksi hasil tanam petani yang dipastikan semakin menurun, musim kemarau juga menghadirkan persoalan-persoalan lain kepada petani seperti tumbuhnya hama di lahan pertanian mereka.

"Hama di ladang-ladang pertanian juga bertumbuh banyak. Ini yang kerap dikeluhkan oleh petani-petani," papar Agus dikutip dari Antara, Rabu (3/10).

Menurutnya, kemarau panjang juga menyebabkan petani gagal panen sehingga merugi dari sisi modal. Secara tidak langsung hal ini membuat petani memiliki hutang panen sehinggaketika datang musim hujan mereka harus menanamnya ulang.

Tak hanya itu, luasan kekeringan ladang-ladang pertanian di berbagai daerah diyakini Agus lebih besar dibandingkan dari tahun sebelumnya, sebagaimana data yang diungkap oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dimana kekeringan telah melanda 11 provinsi yang terdapat di 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan, dan 4.053 desa yang notabene di antaranya adalah daerah-daerah sentra beras dan jagung, seperti Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, NTB, Banten, Lampung, dan beberapa provinsi lainnya.

Kondisi kekeringan di atas selaras dengan hasil studi Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), sebanyak 39,6 persen dari 14 kabupaten yang merupakan sentra padi mengalami penurunan produksi di kemarau panjang ini. Penurunannya bahkan tidak tanggung-tanggung, mencapai 39,3 persen. Oleh sebab itu dia mendorong Kementan lebih serius menangani hal ini.

Kementan disarankannya berkoordinasi langsung dengan para petani dan menampung masalah-masalah yang dihadapi petani. Yang menjadi persoalan adalah Kementan sejauh ini dinilainya kurang optimal dalam membenahi persoalan yang dihadapi petani, khususnya saat musim kemarau melanda.