Kemenkeu Bakal Terbitkan PMK Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM

Sabtu, 24 Oktober 2020 14:30 Reporter : Sulaeman
Kemenkeu Bakal Terbitkan PMK Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM Menkeu Sri Mulyani. ©Humas Kemenkeu

Merdeka.com - Kementerian Keuangan tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai kebijakan tarif nol rupiah untuk sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, ada dua tujuan atas rencana penerbitan PMK anyar ini. Yakni untuk mengurangi beban usaha bagi UMKM dan membantu pemulihan ekonomi UMKM syariah.

"Untuk sertifikasi halal sesuai dengan UU (Cipta Kerja) akan diberlakukan tarif 0 rupiah Sehingga aturan tarif ini harus disampaikan pada pengguna jasa secara transparan. Jadi kami sedang menyusun PMK sesuai omnibus law tentu saja," ujar dia dalam Webinar Strategis Nasional "Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia", Sabtu (24/10).

Bendahara negara mengatakan, nantinya seluruh UMKM yang memiliki produk makanan dan minuman bisa memanfaatkan PMK anyar ini. Mengingat biaya pengajuan sertifikasi halal 100 persen akan ditanggung oleh pemerintah.

Maka dari itu, saat ini pemerintah tengah memperluas lembaga-lembaga pemeriksa halal UMKM untuk mempercepat dan memberikan kepastian dalam proses sertifikasi halal. "Jadi, kita pasti akan lihat kesiapan halal oleh lembaga seperti apa pelaksanaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan," tutup dia.

2 dari 2 halaman

Memudahkan UMKM

rev1

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyebut kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja semakin memudahkan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk halal. Sebab, di dalam UU berisi 812 halaman itu, salah satu poinnya membebaskan biaya sertifikasi halal bagi UMKM.

Dia menyadari tantangan terbesar sertifikasi halal bagi UMKM saat ini adalah biaya mengaksesnya. Akibatnya hanya usaha menengah dan besar yang memiliki kecukupan modal untuk mampu mendapat sertifikasi halal selama ini.

"Tapi Alhamdulillah, melalui UU Cipta Kerja, sertifikasi halal bagi UMK tanpa biaya atau gratis," kata Menkop Teten dalam Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Halal bagi UMKM, secara virtual di Jakarta, Selasa (20/10).

Baca juga:
Asosiasi Tak Setuju Rencana Pemerintah Restrukturisasi Lembaga Sertifikasi Produk
Menkop Teten: Melalui UU Cipta Kerja, Sertifikasi Halal UMKM Tanpa Biaya
Sediakan Pelatihan & Sertifikasi Halal, Pemerintah Dorong Industri Halal RI Mendunia
PKS Nilai Perpanjangan Sertifikat Halal Tak Punya Kontrol yang Jelas di UU Ciptaker
BPJPH-LPPOM MUI Jalin Kerja Sama Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku UMK
Hukum Makanan Halal dalam Islam, Ketahui Bahaya Konsumsi Makanan Haram

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini