Kemenhub Siapkan Integrasi Kartu Pembayaran Di Sektor Transportasi

Merdeka.com - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan, Sugihardjo mengatakan integrasi sistem pembayaran di sektor transportasi menjadi penting terutama sejak diluncurkannya Nasional Payment Gateway atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) oleh Bank Indonesia (BI).

Untuk itu, pihaknya akan mengintegrasikan GPN di sektor transportasi, seperti di lahan parkiran dan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Dengan demikian masyarakat pengguna layanan transportasi tidak perlu lagi memiliki banyak kartu pembayaran.

"Dengan adanya GPN, diharapkan para pengguna kartu debit terkhusus pengguna jasa transportasi tidak perlu memiliki beragam kartu pembayaran elektronik yang diterbitkan oleh Bank yang ada atau penyedia jasa transportasi (OK Trip, kartu commuter line), cukup menggunakan satu kartu berlogo GPN bisa untuk bertransaksi dimana saja," kata Sugihardjo di Jakarta, Senin (3/12).

Dengan adanya Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam Meningkatkan Efisiensi Sektor Transportasi, diharapkan rencana ini dapat disepakati tahun ini. Namun, jika diskusi hari ini tidak menghasilkan keputusan yang bulat nanti akan dibentuk tim kecil.

Menurutnya, integrasi tersebut akan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara non tunai. Untuk mencapai integrasi tersebut, ada 3 (tiga) hal yang perlu dilaksanakan.

Pertama, penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran transportasi publik menggantikan tiket. Kedua, standarisasi instrumen uang elektronik yang selaras dengan kebijakan GPN. Ketiga, keberlangsungan model bisnis serta menghargai investasi yang telah ada dengan mengadopsi skema harga (pricing) sesuai best practices.

Namun untuk mencapai kondisi tersebut bukan tanpa tantangan. Sugihardjo menyebutkan ada beberapa tantangan yang mesti dihadapi dalam mewujudkan integrasi pembayaran transportasi Jabodetabek . Kendala utama adalah adanya perbedaan kepemilikan moda transportasi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Untuk itu, strategi integrasi sistem pembayaran elektronik moda transportasi disinergikan dengan membentuk 2 entitas berbeda. Pertama, unit usaha yang berada dibawah BUMN untuk moda transportasi yang dikelola oleh BUMN. Kedua, konsorsium yang berada dibawah Pemprov DKI dan berbentuk BUMD untuk moda transportasi yang dikelola oleh BUMD. Kedua entitas tersebut harus bersinergi dengan menyediakan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan dapat beroperasi," ujarnya.

Namun demikian, GPN dinilai masih belum efektif mengingat masyarakat lebih memilih menggunakan kartu debit yang berlogo Internasional dalam melakukan transaksi luar maupun dalam negeri. Selain itu, kebiasaan masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dilakukan secara tunai juga merupakan salah satu tantangan yang harus diselesaikan.

"Delapan puluh lima persen transaksi di Tanah Air masih dilakukan secara tunai, padahal 36 persen masyarakat saat ini sudah memiliki account number di bank, namun transaksi non tunai hanya 10 persen," Ujarnya.

Akan tetapi jika melihat ke beberapa negara maju, seperti China, Singapura, dan Belanda, penggunaan GPN ini telah diimplementasikan dalam berlomba melakukan inovasi. "Ke depanya, GPN diharapkan dapat menjadi solusi sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi," tutupnya.