Kelola 3 Bandara di Ibu Kota Baru, Pemerintah Kembali Undang Investor Asing

Merdeka.com - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyatakan pembangunan bandar udara di ibu kota baru akan disatukan dalam satu korporasi untuk meminimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tiga bandara tersebut antara lain adalah Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan (kelolaan Angkasa Pura I), Bandara Samarinda Baru di Samarinda dan satu bandara internasional yang akan dibangun.

"Bandara akan lebih konkret, jadi kita akan bundling 3 bandara menjadi suatu korporasi, yaitu bandara di Balikpapan punya AP I, bandara Samarinda punya Kemenhub dan satu lagi bandara internasional di IKN," ujar Menhub Budi saat ditemui di sela acara Dialog Indonesia Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Jakarta, Rabu (26/2).

Menhub menjelaskan korporasi pengelola akan mengundang investor-investor asing sehingga bakal meminimalkan beban APBN. Pembangunan bandara memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga harus ditopang juga oleh kerjasama swasta.

Menhub Budi juga mengonfirmasi pembangunan bandara ke-3 untuk menunjang ibu kota baru tersebut. Titiknya kira-kira 15 Km dari pusat kota dan sama-sama menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). "Iya, ada bandara ke-3. Titiknya belum tahu tapi 15 km dari pusat kota. KPBU juga. Mestinya akhir 2021 mulai," kata Menhub mengakhiri.

Izin Pengelola Asing Telah Dilakukan di Bandara Komodo

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyatakan tak menjual Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk dikelola oleh pihak swasta dan asing. Dia menegaskan, pemerintah hanya memberikan hak kelola kepada konsorsium Cardig Aero Service (CASS) dan Changi Airports International PTE LTD (CAI) selama 25 tahun hingga 2044.

"Sebelumnya saya tegaskan satu, airport ini tidak dijual ke konsorsium, hanya mendapatkan izin konsesi selama 25 tahun. Kedua, investor atau pengelola menginvestasi sejumlah uang yang luar biasa, yaitu lebih dari Rp1,2 triliun," ujar dia pasca penandatanganan KPBU Bandara Komodo di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (7/2).

Sebagai informasi, konsorsium CASS tercatat sebagai pemegang saham mayoritas pada PT Cinta Airport Flores (CAF) selaku pengelola Bandara Komodo, yakni sebesar 80 persen. Sementara 20 persen porsi saham lainnya dikuasai oleh Changi Airports International PTE LTD (CAI).

Menurut Menhub Budi, perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Bandara Komodo ini dilakukan dengan tujuan mendapat pendanaan lebih untuk mengembangkan lapangan udara lainnya di Tanah Air.

"Mengapa kami lakukan ini, supaya uang yang semestinya untuk pengembangan Labuan Bajo kami bisa kembangkan untuk pelabuhan atau bandara lain yang ada di Aceh, Sulawesi Utara dan sebagainya," ungkap dia.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6