Kebijakan Lockdown Dinilai Lebih Efektif Dibandingkan PPKM Darurat
![Kebijakan Lockdown Dinilai Lebih Efektif Dibandingkan PPKM Darurat](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2021/07/01/1324859/540x270/kebijakan-lockdown-dinilai-lebih-efektif-dibandingkan-ppkm-darurat.jpg)
Merdeka.com - Direktur Utama Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai Pemerintah tidak menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali. Seharusnya kebijakan yang diambil penguncian wilayah (lockdown) selama 14 hari.
Lockdown dinilai lebih efektif menurunkan penyebaran virus corona ketimbang PPKM Darurat yang masih membuka beberapa sektor. "Seharusnya pemerintah jangan coba PPKM Darurat, saya sarankan kalau sama-sama turun (perekonomian) ya pakai lockdown saja," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (1/7).
Bhima menuturkan penerapan lockdown selama 14 hari memang akan membuat pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di kuartal III turun drastis. Namun, pada kuartal IV diperkirakan kembali pulih dan lebih baik didukung dengan adanya momentum perayaan natal dan tahu baru.
-
Kenapa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) meminta kemudahan berbisnis di Indonesia tidak disalahgunakan untuk tindak kriminal? Namun, jangan sampai kemudahan berbisnis itu disalahgunakan untuk kegiatan kriminal. Karena itu, kemudahan berbisnis juga harus diseimbankan dengan keamanan yang memadai.
-
Siapa yang menyatakan bahwa putusan DKPP tidak menyangkut sah tidaknya pendaftaran Prabowo-Gibran? Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan, putusan DKPP tersebut tidak menyebut bahwa pendaftaran Prabowo dan Gibran maju sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 tidak sah.
-
Siapa yang menyatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang presiden ikut berkampanye? Terkait pro kontra tersebut, Yusril Ihza Mahendra tegaskan tidak ada aturan yang melarang.
-
Kenapa Maludin Simbolon tidak puas dengan kebijakan pemerintahan saat itu? Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI begitu menjamur di Pulau Sumatra. Tak sedikit tokoh-tokoh besar nan penting ikut tergabung di dalamnya termasuk sosok Panglima Bukit Barisan ini.Ia merasa tidak puas dengan kebijakan dan sistem pemerintahan yang berjalan pada saat itu.
"Ekonomi selama 14 hari emang turun drastis tapi Q4 tumbuhnya langsung positif karena ada momentum natal dan tahun baru," kata dia.
Dalam konteks Lockdown, masyarakat dipaksa untuk disiplin 100 persen. Ini akan berjalan dengan baik bla pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan sosial dan subsidi gaji. Stimulus yang diberikan juga harus mencukupi kebutuhan masyarakat selama kebijakan tersebut berlangsung.
"Caranya dengan berikan bantuan kepada masyarakat lewat bansos dan subsidi gaji. Tidak ada alasan lagi berkeliaran diluar rumah," kata dia.
Selama ini, kebijakan PSBB atau PPKM dinilai tidak tegas. Selain karena masih ada sektor yang diperbolehkan dibuka juga karena kompensasinya kecil bagi masyarakat yang patuh.
Dia menilai kebijakan Lockdown tidak diambil pemerintah bukan karena pemerintah tidak memili anggaran. Sebab bila dibandingkan dengan kebijakan yang sudah pernah dikeluarkan, kebijakan lockdown justru lebih hemat.
Hal ini terjadi karena pengambil kebijakan yakni Satgas Covid-19 kurang objektif dalam mengambil keputusan. Sebab bukan berasal dari ahli kesehatan yang sebenarnya lebih mengetahui dalam pengendalian virus.
"Ketua satgas covid itu backgroundnya pengusaha jadi sulit melihat masalah secara objekti. Harusnya kan ahli kesehatan, dan kalau rekomendasikan lockdown ya lockdown," kata dia mengakhiri.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/7/1707276640777-ydo5u.jpeg)
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya![Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/19/1702962050623-dsn6g.jpeg)
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnya![Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/30/1703911303004-ky71bk.jpeg)
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Bidang Hukum Paling Rendah](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/20/1718866634190-0c9mh.jpeg)
Kepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca Selengkapnya![Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/11/1704980430314-farvpl.jpeg)
Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca Selengkapnya![7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/7/1707298621720-tihgd.jpeg)
Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024
Baca Selengkapnya![Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/29/1703829845435-cc5wo.jpeg)
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya![Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/27/1709024770424-tfur5.jpeg)
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya![SBY: Apakah Para Politisi dan Jenderal Sudah Tidak Punya Hati & Kejernihan Berpikir lagi?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/5/1717574627684-iwsie.jpeg)
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono beri kritik keras ke politisi dan jenderal. Begini isinya.
Baca Selengkapnya