Kebijakan BBM Satu Harga dan PLN Masuk Desa Dikritik Hanya Untuk Kepentingan Politik

Rabu, 13 Februari 2019 18:45 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Kebijakan BBM Satu Harga dan PLN Masuk Desa Dikritik Hanya Untuk Kepentingan Politik SPBU. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Debat Capres jilid II akan berlangsung pada Minggu (17/2) nanti. Salah satu tema yang bakal dibahas adalah energi. Terkait tema energi, terdapat beberapa kebijakan Jokowi yang dikritik di antaranya penugasan kepada PT Pertamina untuk menjalankan program BBM satu harga.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai bahwa program BBM satu harga membebani keuangan PT Pertamina.

"Kekurangan anggaran dibelokkan pelaksanaannya karena kekurangan penerimaan negara sementara target ambisius. Maka BBM satu harga Pertamina yang menanggung padahal itu melanggar undang-undang," kata dia dalam diskusi di Jakarta, Rabu (13/2).

"Yang dibanggakan BBM satu harga. Dari dulu BBM itu satu harga di SPBU. Yang terjadi perbanyakan SPBU oleh Pertamina. Jadi pertamina menanggung semua itu," lanjut dia.

Tak hanya itu, mantan Staf Khusus Menteri ESDM ini pun menilai bahwa program listrik masuk desa juga membebani keuangan PLN. Sebab tidak menggunakan dana APBN, melainkan anggaran perusahaan.

"Listrik masuk desa, itu membebani PLN. Listrik masuk desa itu APBN. Sekarang dibebankan ke PLN. Yang menarik hasil kerja bumn yang meresmikan selalu Menteri. Kalau peresmian ESDM maka hadir menteri ESDM. kalau BUMN yang hadir menteri BUMN," ungkap dia.

Selain itu, subsidi pupuk yang diberikan kepada petani pun ditanggung oleh BUMN. "Anggaran Kementan bukan untuk subsidi pupuk. Jadi subsidi pupuk itu dari bumn," ujarnya.

Dia pun menegaskan bahwa seharusnya perusahaan pelat merah tidak dijadikan sebagai alat politik. Sebab akan mengganggu kinerja perusahaan. "Yang perlu tegas menjaga bumn jangan sampai kuda tunggangan pencitraan politik. kalau itu terjadi, BUMN-nya rusak," imbuhnya.

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko WidodoMaruf Amin, Taufik Basari mengatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah tentu bakal mendapatkan tanggapan baik itu positif maupun negatif.

Namun, menurut dia, yang paling penting adalah bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat. "Capaian pemerintah bisa dilihat negatif dan positif, tapi yang paling penting melihat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah selama ini. Masih tinggi, sekitar 70 persen," ujar dia.

Jokowi kata dia, akan terus mendorong upaya pemerataan pembangunan, termasuk penyediaan energi yang merata bagi masyarakat.

"Ada beberapa capaian yang menarik kita diskusikan. Soal bagaimana terkait energi, visinya pak jokowi sampai pelosok mendapat pasokan listrik yang baik. Itu kan visi, selama ini berpusat di Jawa, tapi bagaimana mewujudkan sila kelima pancasila," tandasnya. [idr]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini