Jokowi Tak Masalah Jika Pengusaha Korsel Mau Bangun Ibu Kota Baru

Senin, 25 November 2019 17:49 Reporter : Merdeka
Jokowi Tak Masalah Jika Pengusaha Korsel Mau Bangun Ibu Kota Baru Presiden Jokowi. ©2018 Merdeka.com/Titin

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan soal rencana pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan Timur saat bertemu dengan para CEO perusahaan besar Korea Selatan. Dia menjelaskan desain ibu kota baru Indonesia akan mengusung konsep smart city.

"Saya kira juga Anda mendengar Indonesia akan memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Ibu kota baru akan desain sebagai sebuah kota yang smart city, yang green city, save city, inklusif city," ujar Jokowi di Hotel Lotte Busan Korea Selatan, Senin (25/11).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, Indonesia terbuka apabila ada pengusaha yang mau melakukan kerja sama dalam pemindahan ibu kota baru. "Marilah sekali lagi saya mengajak untuk menguatkan kerja sama ekonomi kita, perdagangan kita, kerja sama investasi kita antara Indonesia dan Korea," jelasnya.

Terlebih lagi, Indonesia akan memangkas Undang-undang yang dinilai menghambat investasi atau biasa disebut omnibus law. Sehingga diharapkan bisa menyederhanakan peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan investasi.

1 dari 2 halaman

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menyampaikan Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia ke Kalimantan Timur Saat Bertemu Para CEO Perusahaan Besar Korea Selatan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berencana menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota kepada DPR RI pada 2020 mendatang. Rencananya, ibu kota akan pindah dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Ya diharapkan awal 2020 sudah bisa kepengennya bisa. Kita lihat nanti," ungkap Ma'ruf di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (20/11).

Dia mengatakan, pembahasan soal aturan pemindahan ibu kota masih berada di Bappenas. Mulai dari perizinan lahan hingga nama ibu kota tersebut.

"Ya sekarang lagi dibahas ditingkat Bappenas. Lagi dikoordinasikan di tingkat Bappenas, apa yang harus dipersiapkan, kapan dimulai, lahannya kemudian namanya pun sedang disayembarakan namanya apa ibu kota ini kan," ungkap Ma'ruf.

2 dari 2 halaman

Akhir Tahun Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota Dibentuk

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebut bahwa pemerintah akan membentuk Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara. Rencananya, pembentukan BO dilakukan bulan Desember 2019.

"Badan otorita mungkin paling enggak bulan depan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/11).

Suharso belum mau membocorkan calon kepala BO tersebut. Dia hanya menegaskan penentuan kepala BO harus seizin Presiden Joko Widodo. "Ya nanti dibicarakan bersama Presiden," kata dia.

Plt Ketua Umum PPP ini menjelaskan, pembentukan BO akan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, tidak perlu dibuat Undang-undang baru yang mengatur tentang Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

"Nggak Perlu Undang-undang, Perpres aja," ucapnya.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com [azz]

Baca juga:
Jasindo Mulai Lirik Asuransi Gedung di Ibu Kota Baru
Gedung di Ibu Kota Baru akan Diasuransikan
Anak usaha PT KAI Siap Bangun Kereta Listrik di Ibu Kota Baru
Menteri Basuki: Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru Diumumkan 23 Desember
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Draf RUU Pemindahan Ibu Kota Diberikan 2020
Soal Pemindahan Kedubes ke Ibu Kota Baru, Malaysia Tunggu Kesiapan Infrastruktur

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini