Jokowi minta PLN kurangi impor, bagaimana nasib proyek sudah selesaikan keuangan?

Merdeka.com - Proyek kelistrikan menjadi sorotan belakangan ini karena menjadi salah satu penyebab melebarnya defisit neraca keuangan. Presiden Joko Widodo bahkan telah meminta PLN untuk mengevaluasi semua produk impor untuk pembangkit listrik.

Meski begitu, pembangunan proyek yang sudah penyelesaian keuangan (financial close) akan tetap diteruskan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengatakan, kebanyakan pendanaan proyek kelistrikan berasal dari luar negeri dengan jangka panjang, sehingga tidak memberi dampak pada neraca pembayaran.

"Proyek PLN ini semua pembiayaan dari luar dan jangka panjang, tidak berpengaruh neraca pembayaran," kata ‎Rini, dalam acara jumpa pers RAPBN 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/8).

Menurut Rini, untuk proyek yang sudah menyelesaikan pendanaan akan tetap berjalan, sedangkan yang belum menyelesaikan pembiayaan akan dikaji ulang pengadaan barangnya.

‎"Proyek PLN sudah financial closing sudah order pengadaannya, dan yang sudah jalan terus yang belum kita detailkan," tuturnya.

Pemerintah akan melakukan evaluasi komponen yang bisa dibuat di Indonesia, kemudian akan dibangun pabrik untuk mengurangi impor barang sehingga dapat menghemat devisa negara.

"Mana yang bisa dibuat di Indonesia karena membuat alat ini membutuhkan waktu 12-24 bulan bisa disiapkan," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com