Jokowi Minta Menteri dan Bulog Pastikan Stok Pangan Aman untuk Ramadan dan Lebaran

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri sektor ekonomi dan Perum Bulog untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan pada momentum konsumsi tinggi di Ramadan dan Lebaran, April-Mei 2020.

Presiden Jokowi meminta kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju dan lembaga negara agar tidak ada kekurangan stok bahan pangan di masyarakat, apalagi saat ini masyarakat sedang berjuang menghadapi pandemi virus corona (covid-19).

“Saya perintahkan Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Bulog agar menjaga stok barang terutama sembako. Terutama Bulog, agar beras, bawang putih, gula, semuanya sudah disiapkan dan sudah diperintahkan dari dua pekan lalu," ujar dia dikutip Antara.

Dalam menghadapi pandemi covid-19 ini, Presiden juga meminta pemerintah pusat dan daerah mempertahankan pelayanan yang memadai kepada masyarakat terkait kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan dan layanan publik lainnya.

"Transportasi publik tetap harus disediakan pemerintah pusat dan daerah, dengan catatan (transportasi publik) tetap meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut baik kereta api, LRT, MRT, bus TransJakarta, yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut sehingga masyarakat bisa menjaga jarak satu sama lain," ujar Jokowi.

Hingga Minggu (16/3) siang, di Indonesia terdapat 117 kasus pasien positif terjangkit virus Corona, yang salah satu di antaranya adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Jokowi Minta Jajaran Menteri Beritahu Pengusaha Agar Tidak Lakukan PHK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) berkaitan dengan adanya wabah virus corona (Covid-19).

"Usahakan beritahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, baik Menteri Perindustrian, baik Menteri UKM yang berkaitan dengan ini," kata Presiden dalam Rapat Terbatas Percepatan Agenda Kerja Kementerian melalui konferensi video dari Istana Bogor, Jawa Barat, dikutip Antara, Senin (16/3).

Presiden Jokowi juga meminta Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri mengarahkan seluruh kepala daerah dan kepala desa agar segala hal berkaitan dana desa diarahkan kepada hal-hal yang bersifat cash forward dan padat karya.

"Sehingga masyarakat desa bisa menikmati dana desa sebesar Rp72 triliun, diarahkan ke sana, jangan dipakai ke hal-hal yang tidak menyasar ke konsumsi dan daya beli masyarakat," ujar Presiden.

Presiden menyatakan saat ini Indonesia berada pada situasi yang tidak biasa, baik yang berkaitan dengan perlambatan ekonomi yang berkaitan dengan pandemi covid-19.