
Jaga Netralitas, PNS Kementerian ESDM Dilarang Like dan Share Postingan Kampanye di Sosial Media
Kementerian ESDM tidak akan mentoleransi PNS yang aktif berpolitik mendukung salah satu paslon Pilpres 2024.
Kementerian ESDM tidak akan mentoleransi PNS yang aktif berpolitik mendukung salah satu paslon Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana meminta para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya bersikap netral jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Dadan menegaskan tidak akan mentoleransi anak buahnya yang aktif berpolitik mendukung salah satu calon presiden atau wakil presiden 2024.
"Tidak ada toleransi untuk netralitas ASN ini. Tidak ada koridor yang kiri kanan, yang ada hanya lurus," kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat (17/11).
Sehingga, para PNS tersebut diminta bersikap netral untuk menjamin birokrasi yang kuat dan menciptakan pemilu yang berkualitas.
Beberapa jenis-jenis pelanggaran terkait netralitas ASN yang ditetapkan dalam keputusan bersama antara lain, memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal capres.
Selain itu, PNS ESDM juga dilarang membuat postingan dukungan terhadap para capres maupun komen, (membagikan) share, memberi tanda suka (like), hingga bergabung dalam grup media sosial akun pemenangan bakal capres.
Dadan mengungkapkan untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Kementerian ESDM. Sekretaris Jenderal bersama para kepala unit-unit eselon II akan melakukan pemantauan hingga pemberian sanksi berkenaan dengan netralitas dalam Pemilu.
pungkas Dadan.
Kementerian ESDM tidak akan mentoleransi PNS yang aktif berpolitik mendukung salah satu paslon Pilpres 2024.
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tiga bakal calon presiden 2024. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Siapa yang paling sering dibicarakan di media sosial?
Baca SelengkapnyaRamai sajadah dijadikan sebagai alat kampanye, tuai sorotan di media sosial.
Baca SelengkapnyaHasyim menegaskan, sosialisasi hanya bisa dilakukan oleh peserta Pemilu yang sudah ada saat ini adalah partai politik, bukan calon presiden, mau pun caleg.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Hasto saat membahas isu terkini dengan partai politik koalisi Ganjar-Mahfuddi Mataram.
Baca SelengkapnyaNasDem menegaskan partai politik tergabung Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak pernah ada kata menolak bakal cawapres.
Baca SelengkapnyaViral di media sosial ibu-ibu nekat obrak abrik tempat peredaran sabu di Jambi lantaran kecewa dengan kinerja pihak aparat setempat
Baca SelengkapnyaIrjen Pol Hendro Pandowo mengunggah momen makan bersama dengan para perwira dan mengunggahnya di akun media sosial pribadinya.
Baca Selengkapnya