Ini Penyebab Realisasi Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tak Optimal

Merdeka.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani, angkat suara terkait rendahnya serapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp677,2 triliun. Menurut dia, belum adanya transformasi birokrasi di kementerian/lembaga terkait membuat PEN sulit disalurkan.

"Kebijakan PEN ini sudah disetujui DPR, di mana nilai anggarannya mencapai Rp600 triliun lebih. Tetapi sampai hari ini realisasinya masih relatif rendah. Karena transformasi out of the box ini tidak terjadi di birokrasi," tegas dia dalam rilis survei nasional via daring, Kamis (23/7).

Aviliani mengatakan salah satu bentuk transformasi birokrasi ialah meninggalkan cara kerja berbasis business as usual. Sebab, di tengah pandemi ini menuntut proses birokrasi yang lebih efektif dan tidak berbelit.

Imbasnya penyaluran program PEN menjadi lebih maksimal. Bahkan, seharusnya di bulan Juli ini realisasi program PEN sudah mencapai 50 persen dari total anggaran. "Namun, program PEN kita baru mencapai 30 persen. Karena level kementerian masih menjalankan business as usual," imbuh dia.

Penyerapan Program PEN Bantu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Oleh karenanya, dia menganggap tak heran jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II tahun ini diprediksi mengalami kontraksi. Mengingat sistem business as usual masih diterapkan oleh pemerintah.

Padahal, sambung Aviliani, serapan PEN harus segera terserap demi menunjang belanja pemerintah, agar perekonomian nasional dapat berangsur pulih.

"Makanya pertumbuhan kita di kuartal ini di prediksi negatif. Karena masih pakai sistem business as usual. Kondisi sekarang justru belanja pemerintah yang harus dimaksimalkan," tandasnya.