Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo angkat suara soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus Bank Century. Menurutnya, hal ini tidak membuat khawatir para pengambil keputusan dalam sistem keuangan Indonesia.

Agus mengatakan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Beleid tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pengambil keputusan termasuk gubernur BI terkait stabilitas sistem keuangan.

"UU PPKSK itu adalah UU yang baik, yang sudah dikeluarkan, dan memberikan kepastian hukum pada pengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar dia di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (13/4).

Dalam UU tersebut, sudah tidak diperbolehkan pemerintah untuk menyuntikkan dana untuk menyelamatkan bank yang mengalami krisis atau skema bail out. Bank yang bersangkutan harus memiliki dana cadangan untuk menyelamatkan diri jika mengalami krisis atau skema bail in. Dana tersebut bisa berasal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau internal bank.‎"Dalam UU Itu dijelaskan enggak boleh ada bail out, harus ada bail in dan diberikan kewenangan bagaimana Menteri Keuangan menjadi koordinator dari KSSK. Dan kita akan menjaga agar enggak ada risiko sistemik," kata dia.

Agus juga menyatakan, dilanjutkannya proses hukum kasus Bank Century tidak akan menjadi kekhawatiran bagi BI maupun pemerintah dalam mengambil kebijakan guna menjaga stabilitas keuangan. Asalkan dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada, maka dia meyakini segala keputusan yang diambil tidak akan menimbulkan masalah nantinya.

"Jadi yang saya ingin sampaikan kalau ada pra peradilan memutuskan tentang kasus Bank Century, saya belum lihat bagaimana kajiannya, bagaimana pertimbangannya. Tetapi kalau terkait dengan kami yang ada di KSSK, kami confident menjaga stabilitas sistem keuangan indonesia, untuk itu kita dibekali oleh UU PPKSK," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com