Ini jawaban Menkeu Sri Mulyani soal Tax Amnesty di hadapan hakim MK

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri sidang gugatan Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Sri Mulyani menjelaskan mengenai Tax Amnesty di hadapan majelis hakim hampir satu jam lebih, dengan penuh semangat.

Menkeu menjelaskan bagaimana Tax Amnesty bukanlah undang-undang yang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dia menekankan bahwa Tax Amnesty bukan bertujuan memberikan pengampunan bagi para pengemplang pajak.

"Tax amnesty sama sekali bukan untuk pengampunan bagi pengemplang pajak, tapi sarana agar wajib pajak dapat menarik harta di luar negeri untuk dijadikan investasi dalam negeri, dan memberikan kemajuan perekonomian dalam negeri," ujar Menteri Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/9).

Dia juga mengatakan bagaimana Tax Amnesty dapat memberikan tiga keuntungan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Pertama, dana repatriasi dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Kedua, uang tebusan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Ketiga, terjaminnya penciptaan lapangan kerja dan meningkatnya sektor perekonomian sehingga tingkat suku bunga menurun dan meningkatkan daya beli masyarakat," ungkapnya.

Menteri keuangan sangat berharap bahwa pandangan negatif masyarakat terkait undang-undang Tax Amnesty dapat berubah. Dikarenakan Tax Amnesty menguntungkan masyarakat Indonesia. Menteri Sri Mulyani bahkan menyebutkan beberapa bukti pertumbuhan ekonomi akibat adanya Tax Amnesty.

"Realisasi positif dalam pasar keuangan di mana indeks harga saham gabungan sebelum Undang-Undang Tax amnesty disahkan, pada 20 juli 2016, sebesar 4.386. Sesudah Tax Amnesty menjadi sebesar 5.242. Kenaikannya sebesar 40,67 persen," katanya.

Selain IHSG, obligasi dan nilai tukar Rupiah terus menguat. Dengan bukti ini diharapkan khalayak memahami bahwa keuntungan Tax Amnesty bukan hanya untuk pemerintah, namun, juga untuk masyarakat.

"Tax Amnesty bukan hanya untuk kepentingan nasional, namun juga memberikan keuntungan bagi wajib pajak, agar mereka dapat jujur dan patuh terhadap pajak. Terutama wajib pajak di lapisan terkaya dapat terus konsisten membayar pajak dan patuh pada pajak, ini juga untuk kepentingan pembangunan nasional," ujarnya.