Merdeka.com - Pemerintah terus mendorong penerapan bahan bakar minyak (BBM) yang ramah lingkungan, termasuk menggencarkan penggunaan BBM standard Euro 4, agar kualitas udara lebih sehat.

Sesuai amanat Peraturan Menteri (Permen) LHK No 20/Setjen/Kum.1/3/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O, Indonesia seharusnya menerapkan standard emisi Euro 4 untuk kendaraan bermotor tipe baru dan yang sedang diproduksi berbahan bakar bensin, mulai 10 Oktober 2018.

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, justru mengatakan bahwa sebaiknya Premium jangan dulu dihapuskan. Sebab, penggunaannya oleh masyarakat masih tinggi.

Upaya untuk menarik Premium dari peredaran nampak dari munculnya Pertalite. Sayangnya, harga Pertalite yang makin tinggi justru menyebabkan perbedaan harga yang jauh antara Pertalite dan Premium. Ini kemudian membuat masyarakat kembali ke Premium.

"Dulu saya setuju Premium dihapus. Ada jangka waktu 2 tahun tahapan yang harus dilalui, termasuk membuat Pertalite jadi sebagai bridging. Tapi kalau Pertalite harganya naik, selisih cukup besar maka tujuan Pertalite sebagai bridging itu gagal. Karena gagal maka dia kembali lagi ke Premium," ungkapnya ketika ditemui, di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/4).

"Dulu sudah cukup besar (masyarakat yang beralih) ke Pertalite, harga naik, mereka kembali. Dengan jumlah yang masih cukup besar, maka kalau kemudian (Premium) dihapus, yang terjadi adalah resistensi. Perlawanan yang menimbulkan keresahan sosial," lanjut dia.

Selain itu, dia mengatakan kilang milik Pertamina pun belum mampu menghasilkan BBM berstandard Euro 4. Jika demikian, maka penggunaan Euro 4 malah mengharuskan impor makin tinggi.

"Kalau tidak semua impor. Kalau begitu tidak ada artinya. Atas nama Euro 4, valuta asing kita habis, rupiah kita lemah, hanya semata-mata Euro 4. Saya rasa itu tidak benar juga," tegas dia.

"Kebutuhan jadi besar kan. Dengan dihapus Premium orang akan pindah, maka ini membengkak. Jadi sejauh mana Pertamina mampu menyediakan yang diolah dari kilangnya sendiri," imbuhnya.

Oleh karena itu, menurut dia, pergantian direksi di tubuh Pertamina yang baru saja dilakukan juga harus berkonsentrasi pada persoalan ini.

"Saya berharap kalau Bu Nicke yang menggantikan, maka dia harus membuat action plan. Kemudian di lakukan, supaya 2021 dihapus Premium, tapi kita tidak perlu impor. Karena bisa diolah sendiri," ujar Fahmy.

Direksi Pertamina yang baru harus mulai dari awal action plan yang berisi tahapan peralihan penggunaan BBM. "Euro 4 itu kan (targetnya) 2021. Tapi harus ada blue print yang atur tahapan. Misalnya harga Pertalite diturunkan sama dengan Premium. Agar dia (konsumen) pindah (ke Pertalite). Setelah berhasil 90 persen, Pertalite dengan Pertamax harus ada bridging juga, sehingga akan pindah dengan sukarela," jelas dia.

Penataan harga juga harus dilakukan agar masuknya BBM jenis baru dengan stabdard Euro 4 bisa efektif. Sebab, jika harganya tetap tak dapat dijangkau masyarakat, maka penggunaan Euro 4 tetap rendah.

"Itu (Harga BBM) harus ditata kembali. Misalnya Pertalite diturunkan atau bisa sebaliknya Premium dinaikan, bisa saja seperti itu. Tapi yang penting disparitas harga tidak terlalu lebar sehingga mendorong konsumen secara sukarela pindah. Kalau disparitas tinggi, Rp 1.450 (Perbedaan harga Pertalite dan Premium). Saya berpikir kembali lagi ke Premium," tandasnya.