Ini 5 cara anyar Menko Darmin genjot inklusi keuangan Tanah Air

Merdeka.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Sofyan A. Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.

"Dalam rakor, strategi keuangan nasional yang inklusif melibatkan pemerintah, BI, OJK. Tadi itu kita rapat untuk membentuk sekretariatnya dan pokja-pokjanya, karena banyaknya K/L memang kuncinya sekretariat harus buat untuk koordinasinya," kata usai rakor di kantornya, Jakarta, Kamis (3/11).

Menurut Darmin, ada lima pilar yang harus dikembangkan untuk memperdalam inklusi keuangan atau pengenalan lembaga keuangan ke masyarakat. pertama adalah masalah edukasi yang perannya akan diambil oleh OJK, BI, Kemendikbud & Kominfo.

Kemudian pilar kedua adalah properti dari masyarakat yang sekarang ini dikembangkan adalah sertifikasi tanah. Kebijakan ini tengah dirancang dan dikembangkan oleh Menteri ATR. Sertifikat tanah ini bisa dijadikan agunan ke perbankan agar masyarakat bisa menyentuh lembaga keuangan.

"Untuk itu perlu kita mencetak juru ukur yang banyak dan kita akan semakin banyak mengandalkan peranan juru ukur independen, artinya mereka mengembangkan usaha juru ukur, tapi pendidikannya harus dikembangkan. Jadi ATR akan mendorong melalui program besar melalui pendidikan dan pelatihan vokasional," ujarnya.

"Kalau bicara keuangan inklusif, yang utama adalah sertifikasi. Mesti KUR tidak perlu jaminan tapi kalau enggak ada jaminan bisa lama di proses sama bank. Tapi kalau ada setifikat, pemberian kredit akan jauh lebih cepar. sebabnya sertifikasi tanah menjadi tulang punggung keuangan inklusif," tambahnya.

Pilar ketiga, OJK akan kembangkan kemampuan dari sektor keungannya untuk menjangkau sampai ke desa-desa, ada laku pandai yang nantinya memperluas jangkauan dari sektor keuangan kepada masyarakat yang paling bawah.

Pilar keempat adalah kerja sama antara BI dengan beberapa Kementerian terutama Kemensos, Kemendikbud untuk membuat kartu kombo. Melalui kartu ini, subsidi dari pemerintah akan disalurkan. Cara ini akan memperbesar animo masyarakat untuk masuk ke sektor keuangan formal. Dan pilar yang kelima pilar perlindungan konsumen.

"Nantinya Bantuan dikartukan dalam satu kartu Iya yaitu kartu kombo, tahun depan tapi bulannya belum bisa bilang karena blm tentu semuanya akan bisa," ujarnya.