Merdeka.com - Polemik Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terus bergulir. Penyebabnya, Freeport McMoRan Inc selaku induk usaha Freeport belum menyepakati perubahan dari Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Di mana Freeport tidak mau melakukan divestasi 51 persen sahanya ke pihak Indonesia. Untuk itu ,pemerintah telah menyiapkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selaku holding BUMN tambang untuk membeli divestasi saham Freeport.

Direktur Utama Inalum Winardi Sunoto mengatakan pihaknya siap jika harus membeli saham divestasi Freeport. "Kalau Freeport mah itu pemerintah kalau itu. Kita mah siap terus, siap terus. Ya, pertama dari sisi operasional kita dalam negeri punya banyak pengalaman. Underground, Aneka Tambang punya banyak pengalaman. Proses pengolahan, hidrometalurgi kita punya pengalaman," ujar Winardi di gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (27/2).

Selain itu, Inalum juga menyatakan siap secara Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, selama ini SDM yang bekerja di Inalum sudah sangat berpengalaman dan siap secara keuangan.

"Kalau SDM harus dilihat dari semua yang ada, dari pertambangan BUMN. Ini bukan hal yang sulit. Kita punya banyak pengalaman. Secara Financing, Kalau feasible kan ga masalah," tegasnya.

Kendati demikian, saat ini belum ada penunjukan secara resmi dari pemerintah untuk pembelian saham divestasi Freeport. "Kami tunggu penugasannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memberi sinyal bahwa PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selaku holding BUMN tambang mampu membeli divestasi saham Freeport. Namun, keputusan ini tetap menunggu Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN.

"Kan pemerintah bisa, ada Inalum. Tergantung Menteri BUMN lah, tapi sudah di-exercise," kata Luhut.