Impor garam dikritik, pemerintah seharusnya optimalkan petambak

Merdeka.com - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia Abdi Suhufan meminta agar pemerintah bisa lebih mengoptimalkan petambak garam, guna menyelesaikan masalah kelangkaan garam di Indonesia saat ini.

Menurutnya, keputusan pemerintah ini membuat para petambak garam di Jeneponto, Sulawesi Selatan merasa heran. Sebab, stok garam di gudang mereka justru masih banyak dan sudah membatu karena tidak terjual.

"Mereka heran karena stok garam di gudang mereka banyak dan sudah membatu karena tidak terjual. Hanya sebagian kecil hasil garam dibeli tengkulak," kata Abdi seperti dikutip Antara, Minggu (30/7).

Dia menambahkan, saat ini banyak ditemukan tambak garam di Jeneponto yang tidak beroperasi karena pemiliknya menilai rugi bila lahannya digunakan untuk produksi garam. Hal ini dikarenakan pemilik tambak hanya mendapat keuntungan yang tipis karena harga jual hanya berbeda sedikit dengan ongkos produksi yang mereka tanggung.

Selain itu, dari segi kualitas, garam yang diproduksi di daerah tersebut juga dinilai belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) baik untuk konsumsi maupun industri. Mengingat, teknik pembuatan garam di daerah tersebut masih sangat tradisional.

Dengan adanya program pendampingan pemerintah secara intensif dalam produksi, diharapkan para petambak bisa menghasilkan komoditas garam yang bermutu tinggi.

"Butuh pendampingan pemerintah agar mereka bisa menghasilkan garam berkualitas," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan menunjuk PT Garam (Persero) untuk melakukan impor garam sebanyak 75.000 ton. Langkah ini diambil karena stok garam dalam negeri mulai berkurang dan harga naik hingga dua kali lipat.

Sementara, Direktur Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Dermawan menambahkan, penugasan impor kepada PT Garam dikarenakan kelangkaan garam konsumsi dan menurunnya produksi garam pada bulan Mei sampai Juli.