Genjot Ekonomi Lokal, Menko AHY Bocorkan Potensi Ekspor Durian Kawasan Transmigrasi Bisa Tembus Rp1 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa program transmigrasi saat ini tidak lagi sekadar perpindahan penduduk, melainkan telah berkembang menjadi motor penggerak ekonomi baru di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan AHY usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

AHY mengungkapkan, salah satu bukti nyata keberhasilan kawasan transmigrasi terlihat dari potensi ekspor komoditas unggulan, salah satunya durian. Menurut dia, kawasan transmigrasi di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, telah menunjukkan performa ekonomi yang signifikan melalui ekspor ke pasar Tiongkok.

"Contoh, besok Pak Menteri Transmigrasi akan berangkat ke Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah untuk melihat sekaligus mendorong ekspor durian yang dalam kurun waktu 3 bulan katanya bisa bernilai mencapai nilai Rp300 miliar, saya ulangi Rp400 miliar, dan artinya dalam 1 tahun bisa lebih dari Rp1 triliun diekspor ke Tiongkok," kata AHY.

Fokus pada Revitalisasi dan Transformasi

AHY menjelaskan, pemerintah saat ini tengah memfokuskan pengelolaan kawasan transmigrasi pada dua program utama, yakni revitalisasi dan transformasi. Revitalisasi diarahkan pada perbaikan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi yang telah ada, sementara transformasi ditujukan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.

"Transformasi ini diharapkan benar-benar bisa menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah tertentu. Artinya tematik," jelasnya.

"Ada kawasan yang punya potensi untuk agrikultur, untuk pertanian, komoditas perkebunan, yang bukan hanya punya potensi di tingkat lokal, bahkan bisa menjadi komoditas ekspor unggulan," sambungnya.

Pemerintah Tuntaskan Persoalan Lahan

Senada dengan AHY, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan wajah transmigrasi di era Presiden Prabowo Subianto telah mengalami perubahan. Salah satu fokus utama, kata dia, adalah penyelesaian persoalan legalitas lahan serta peningkatan kualitas hunian bagi para transmigran.

"Revitalisasi yang kami lakukan selama masa pemerintahan era Pak Prabowo Subianto ini itu adalah dengan contohnya kami memberikan Sertifikat Hak Milik melalui program Trans Tuntas, menyelesaikan persoalan lahan yang sudah puluhan tahun tidak selesai, kami selesaikan dan alhamdulillah dalam 1,5 tahun ini lebih dari 13.000 SHM kita berhasil serahkan kepada masyarakat," kata Iftitah.

Selain legalitas lahan, pemerintah juga meningkatkan standar hunian bagi transmigran. Jika sebelumnya rumah yang disediakan bertipe 36, kini ditingkatkan menjadi tipe 45 yang dinilai lebih layak dan terintegrasi dengan fasilitas publik, seperti yang diterapkan di proyek Rempang.

"Dalam era pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini dari tipe 36 rumahnya sekarang menjadi tipe 45. Itu seperti yang kami lakukan di Rempang ya," jelasnya.

"Dampaknya kami juga mengedepankan transmigrasi lokal, lakukan pemberdayaan masyarakat lokal agar tanah masyarakat lokal yang akan digunakan oleh investasi itu pertama-tama melalui program transmigrasi bisa memberi manfaat untuk masyarakat setempat," tambahnya.

Infrastruktur Harus Berdampak Nyata

Pemerintah juga mendorong keterlibatan generasi muda melalui program Trans Patriot. Program ini melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus terbaik untuk melakukan riset dan memetakan peluang ekonomi di kawasan transmigrasi.

Hasil riset tersebut nantinya akan menjadi masukan konkret bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan. AHY menegaskan, pembangunan infrastruktur harus memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, sinergi antara pembangunan infrastruktur dan program transmigrasi diharapkan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global.

"Infrastruktur bukan untuk infrastruktur, tapi infrastruktur untuk outcome, untuk dampak yang riil. Artinya harus bisa diukur secara realistis apakah pembangunan infrastruktur tertentu punya dampak terhadap ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan," pungkas AHY.