Garam mahal, KPPU duga ada pemain nakal kurangi pasokan
Merdeka.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf, menyebut adanya unsur kesengajaan dalam kelangkaan garam yang berakibat melambungnya harga. Mahalnya garam disinyalir akibat pengurangan pasokan di pasaran.
"Tingginya harga garam ini memang ada akibat produksinya turun karena faktor cuaca. Tapi di lapangan yang kita lihat harganya lebih tinggi dari yang diperkirakan," ujar Syarkawi kepada wartawan disela acara temu publik KPPU dengan pelaku UMKM di Balai Kota Solo, Senin (24/7).
Syarkawi menduga ada kesengajaan untuk mengurangi pasokan garam. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena rantai distribusi garam sangat panjang.
"Selain itu, ada orang-orang tertentu yang menguasai rantai distribusi garam yang sengaja mengurangi pasokan garam sehingg harga menjadi tinggi," katanya.
Dia menambahkan, kondisi tersebut akan menjadi fokus penyelidikan KPPU. Apakah ada yang menguasai rantai distribusi garam.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaBahkan, pelanggan terpaksa merogoh uang lebih dari biasanya untuk menambah porsi nasi agar menjadi lebih banyak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar pun membeli beberapa sayuran untuk dibawa pulang. Sontak itu membuat pedagang antusias melayaninya.
Baca SelengkapnyaMeski harga mengalami kenaikan, Pj Wali Kota memastikan pasokan beras dan sembako masih aman.
Baca SelengkapnyaAda beberapa harga komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan antara lain, beras, telur ayam, daging ayam, dan gula pasir.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, harga sejumlah bahan pokok di pasar masih dalam keadaan baik
Baca SelengkapnyaDewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaEksekusi dua pegawai tersebut menindak lanjuti putusan dari Dewas KPK.
Baca Selengkapnya