Faisal Basri: Holding bukan satu-satunya cara menata BUMN RI

Merdeka.com - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai pembentukan holding BUMN tidak ada payung hukumnya. Untuk itu, dia menilai pembentukan holding tidak bisa dijalankan secepatnya.

"Nanti ini holding, all in goalnya adalah super holding. Sebetulnya, Kementerian BUMN sudah super holding. Saya rasa tidak ada satupun teks dimanapun yang mengatakan holding adalah satu-satunya cara menata BUMN kita," ujar Faisal, Jakarta, Senin (6/2).

Bahkan, dia mencontohkan holding antar bank. Di mana PT Danareksa (Persero) menjadi induk holding sektor pembiayaan. Menurutnya, holding tersebut tidak akan terjadi sinergi antar bank.

"Dimanapun di dunia ini hampir tidak ada pengecualian, bank itu kalau mau besar, pemerintah kasih sebesar-besarnya buat rakyat. Sekarang bank di Indonesia itu paling besar (Bank) Mandiri tapi kalau di ASEAN nomor 11. Tapi kalau Mandiri dan BNI digabung, itu langsung itu di nomor 7. Bunganya bisa turun, bunga KPR juga bisa turun. Persoalannya gini, kalau Danareksa jadi induk, BNI dan segala macAmnya jadi anggotanya, dia enggak beli lagi KPR," jelasnya.

Kemudian yang menjadi persoalan lain adalah induk dari holding BUMN ini harus 100 persen dimiliki pemerintah. "Secara logika dasar saja bertentangan, Danareksa urusannya sama sekuritas, kecil sekali. Itu tidak ada di buku teks, adanya di buku Rini Soemarno sendiri. Banyak orang yang mengatakan sumber masalahnya di Rini Soemarno kok," jelasnya.

Faisal menegaskan pelarangan Menteri Rini untuk menghadap DPR juga menjadi salah satu gangguan kinerja dari kementerian BUMN itu sendiri.

"Tadi pak Fadli Zon berkeinginan menteri yang tidak boleh ke DPR dicopot. Tapi rakyat sudah enggak percaya sama dia (Rini). Pertanyaannya kenapa Rini enggak diganti saja ya? Yah tanya Jokowi lah," pungkasnya.