Efisiensi Anggaran, Donald Trump Pecat Ribuan Pegawai di Beberapa Lembaga

Informasi ini disampaikan oleh sumber yang memiliki pengetahuan mengenai situasi tersebut kepada ABC News.

Pemerintahan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump mulai melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal di berbagai lembaga federal pada hari Kamis, 13 Februari 2025. Tindakan ini diperkirakan akan mempengaruhi ribuan pegawai.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintahan Trump memutuskan untuk mengakhiri tawaran pengunduran diri yang sebelumnya ditangguhkan bagi dua juta pegawai pemerintah federal. Menurut laporan dari Yahoo, informasi ini disampaikan oleh sumber yang memiliki pengetahuan mengenai situasi tersebut kepada ABC News.

PHK ini merupakan bagian dari komitmen kampanye Donald Trump untuk mengurangi anggaran pemerintah federal, yang awalnya akan berdampak pada pegawai yang masih dalam masa percobaan, yakni mereka yang baru bergabung dalam satu hingga dua tahun terakhir.

Kebijakan ini bervariasi tergantung pada lembaga dan pegawai dalam kategori ini umumnya memiliki perlindungan yang lebih sedikit. Berdasarkan data terbaru yang tersedia hingga Maret 2024, terdapat sekitar 150.000 pegawai federal yang tidak termasuk pegawai Departemen Pertahanan dengan masa kerja satu tahun atau kurang.

Beberapa lembaga yang terkena dampak PHK termasuk Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Konsumen, Kantor Manajemen Personalia, Badan Perlindungan Lingkungan, serta Administrasi Layanan Umum dan Bisnis Kecil.

Sumber yang sama juga mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga lain diarahkan untuk mulai melakukan PHK pegawai pada hari Kamis, 13 Februari 2025. Di beberapa lembaga, pekerja menerima pemberitahuan tertulis melalui email yang menyatakan bahwa mereka telah diberhentikan.

Di kantor Office of Personnel Management (OPM), para pegawai diundang untuk bergabung dalam panggilan telepon yang berisi pesan rekaman dari direktur pelaksana yang mengumumkan tentang pemecatan mereka, menurut sumber tersebut. Sekitar 200 pekerja yang masih dalam masa percobaan turut serta dalam panggilan telepon tersebut.

Pengeluaran Pemerintah Berlebihan

Selamat siang, saya menghargai waktu Anda untuk bertemu dengan saya hari ini. Percakapan ini cukup menantang, dan saya ingin berbicara secara terbuka sambil memastikan Anda memiliki semua informasi serta dukungan yang diperlukan," kata Direktur Pelaksana OPM, Charles Ezell.

Dia menginformasikan kepada karyawan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meminta mereka untuk mengumpulkan barang-barang pribadi.

Ezell juga berharap agar karyawan yang terkena PHK dapat menemukan peluang baru untuk melanjutkan karier mereka.

Sumber yang terpercaya mengungkapkan bahwa sebelum melakukan PHK, OPM telah menginstruksikan agensi untuk menyusun daftar karyawan yang masih dalam masa percobaan.

Mengutip dari npr.org, pada Selasa, 11 Februari 2025, Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang meminta badan-badan federal untuk mempersiapkan pengurangan tenaga kerja yang signifikan. Trump dan penasihatnya, Elon Musk, menyatakan keinginan mereka untuk memangkas apa yang mereka anggap sebagai pengeluaran pemerintah yang berlebihan.

Menurut data pemerintah, kompensasi untuk pegawai federal menyumbang sekitar 3 persen dari total anggaran federal pada tahun fiskal 2024. Departemen Energi mulai memberhentikan pegawai percobaan pada hari Kamis, seperti yang disampaikan oleh dua pejabat dari badan tersebut kepada NPR.

Pegawai yang telah bekerja kurang dari dua tahun di pemerintah federal diberhentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya atau pesangon. Meskipun surat resmi sedang disiapkan, beberapa pegawai diberhentikan secara lisan.

Pemutusan hubungan kerja yang masif juga berdampak pada Badan Keamanan Nuklir Nasional, sebuah lembaga semi-otonom di bawah Departemen Energi yang bertanggung jawab atas pengawasan senjata nuklir negara. Tindakan ini menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pegawai yang berstatus percobaan, yang kini harus menghadapi ketidakpastian dalam karier mereka.