Dukung Sri Mulyani, DPR sebut praktik ijon pajak merusak APBN

Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu mengatakan tidak akan membiarkan strategi ijon pajak dilakukan demi memenuhi target penerimaan tahun ini. Ijon merupakan penarikan pajak lebih awal dari tahun pajak tersebut dibayarkan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun berharap, Sri Mulyani bisa memenuhi janjinya dengan memastikan aparat di Ditjen Perpajakan dan Ditjen Bea dan Cukai tidak melakukan praktik ijon ‎penerimaan negara hanya demi memenuhi target penerimaan APBN 2016.

Kata Misbakhun,‎ total penerimaan pajak baru mencapai 78,78 persen dan bea cukai baru 80,62 persen hingga saat ini. ‎Maka, peringatan dari Sri Mulyani soal menjauhi ijon penerimaan itu sangat kontekstual. Bagi Misbakhun, hal itu sejalan dengan sikap Sri Mulyani yang berniat menjaga kredibilitas dan trust berbasis good governance.

"Penerimaan dengan sistem ijon akan merusak sistem APBN dan menyebabkan APBN menjadi tidak kredibel dan lemah kualitasnya dari sisi penerimaan negara dari sektor perpajakan," tegas Misbakhun, di Jakarta, Rabu (28/12).

"Langkah-langkah Menkeu SMI untuk membangun kredibilitas dan kualitas APBN adalah langkah yang bagus dan harus mendapatkan dukungan dari semua jajaran di Kementerian Keuangan," ujar Politikus Golkar itu.

Misbakhun mencontohkan praktik ijon, di mana aparat Ditjen Perpajakan dan Ditjen Bea dan Cukai mengutip penerimaan pajak sebuah perusahaan, atau cukai rokok untuk tahun 2017, untuk dilaporkan sebagai penerimaan tahun 2016. Hal itu biasanya dilakukan demi memenuhi target penerimaan negara di tahun 2016.

Mantan Pegawai Ditjen Perpajakan itupun meminta Menkeu SMI sungguh-sungguh mengawasi sektor penerimaan perpajakan, agar jangan sampai ada proses penerimaan yang bersifat ijon, baik dari pajak maupun dari cukai.

Dia mendukung bila Menkeu Sri Mulyani memerintahkan aparat di kantor perbendaharaan negara untuk memperhatikan SSP (Surat Setoran Pajak) yang berasal bukan dari masak pajak tahun 201. Plus Surat Tanda Pelunasan Cukai 1 untuk rokok (STKC1) dari pemesanan pita cukai rokok yang bukan dari periode 2016.

Misbakhun khawatir, apabila tidak diawasi langsung oleh Menkeu dan masih terjadi praktik ijon, kredibilitas dan kualitas APBN 2016. Masih ditambah lagi kemungkinan akan terganggunya penerimaan negara dari sektor perpajakan di APBN 2017 nanti.

"Kredibilitas APBN ini penting karena ini adalah kunci utama utama yang hendak dibangun oleh Menkeu SMI untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan presiden Jokowi," tukas Misbakhun.