DPR: Pengampunan pajak jadi kebutuhan dasar negara Indonesia
Merdeka.com - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan saat ini Undang-undang pengampunan atau tax amnesty sudah sangat mendesak. Menurut dia, UU ini bukan merupakan kepentingan Presiden Joko Widodo melainkan jadi kebutuhan negara.
"Ini kebutuhan negara yang mendasar, bukan kebutuhan Pak Jokowi. Kalau kita ingin negara berdaulat membiayai pembangunan, Ini kebutuhan negara, bukan Presiden," ujar Misbakhun di Kantor Hipmi, Jakarta, Rabu (13/4).
Menurut dia, saat ini rasio pajak terhadap PDB masih sangat rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Singapura. Dia pun mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang.
"DPR ini lembaga negara, kita harus hormati proses pembahasan usulan undang-undang. Kalau 60 hari tidak dibahas apa kita tidak melanggar undang undang," kata Misbakhun.
Politikus Golkar ini meminta DPR untuk memahami masalah pengampunan pajak. Bahkan, RUU tax amnesty sudah diputuskan Badan Legislasi DPR untuk masuk dalam pembahasan prioritas dan menjadi inisiatif pemerintah.
"Karena surat presiden sudah diterima DPR, maka RUU ini harus segera dibahas," pungkas dia.
Laporan: Sofia Ulfa
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaSurat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan tak bisa disogok.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaGaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya