DPR minta Menkeu tak hanya fokus di kasus OTT pejabat Ditjen Pajak
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate mengingatkan Kementerian Keuangan agar tidak terlalu sibuk mengurus kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar). Johnny mengatakan Kementerian keuangan beserta seluruh jajarannya harus fokus memastikan penerimaan pajak tercapai.
"Kami ingatkan Bu Menteri dan Pak Dirjen untuk tak bosan perkuat Ditjen Pajak. Agar tidak disibukkan dengan OTT dan pungli. Sehingga lupa akan tugas utama memastikan penerimaan pajak tercapai," ujar Johnny di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (28/11).
Lebih lanjut, Johnny mengatakan akan terus memberikan dukungan kepada Kementerian Keuangan melakukan fungsinya dengan baik. Selain itu, Johnny juga mengingatkan Sri Mulyani tidak melupakan program amnesty pajak sebagai program yang sedang gencar digalakkan.
"Kita juga masih ada program amnesti pajak. Jangan sampai ini (Saber Pungli dan OTT) halangi amnesti pajak. Jangan sampai Tax Amnesty jadi pekerjaan nomor dua," ungkap Johnny.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan terhadap dua orang pada Senin (21/11) malam. Dua orang tersebut yakni Direktur dari PT EKP dengan inisial RRN dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegak Hukum Direktorat Jenderal pajak Kementerian Keuangan dengan inisial HS.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024
Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaAkhirnya Sri Mulyani Buka Suara Soal Sumber Anggaran Bansos Pangan dan BLT Jelang Hari Pencoblosan
Berbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaKompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak
Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMentan Amran: Kabar Baik Bagi Petani, Pastikan Menkeu Keluarkan SK Tambahan Pupuk
Kepastian tersebut diungkapkan Mentan seusai rapat terbatas terkait pangan bersama Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya