DPR: Jokowi harus hati-hati ubah Rupiah tak berpatok pada USD
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengingatkan Presiden Joko Widodo agar berhati-hati terhadap rencana kebijakan mengubah persepsi ketergantungan Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat alias USD. Heri mengingatkan agar jangan sampai menimbulkan persepsi ketergantungan baru kepada mata uang negara lainnya.
"Permintaan Presiden Jokowi untuk mengubah persepsi ketergantungan Rupiah terhadap Dolar AS jangan sampai menimbulkan persepsi baru bahwa ekonomi kita sedang diarahkan untuk bergantung ke negara lain," kata Heri Gunawan seperti dikutip Antara, Rabu (7/12).
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, nilai ekspor Indonesia yang rendah ke AS tidak harus direspon dengan mengubah persepsi tersebut. Dia mengingatkan bahwa meski ekspor ke Amerika Serikat tidak setinggi ke sejumlah negara lainnya, tetapi neraca perdagangan dengan AS selalu mengalami surplus.
Sedangkan neraca perdagangan Indonesia dengan mitra perdagangan utama, yaitu China, selalu mengalami defisit.
Heri Gunawan berpendapat bahwa upaya paling efektif untuk menghindari ketergantungan persepsi Rupiah terhadap mata uang lain adalah dengan meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa.
"Semakin kita bergantung ke suatu negara, maka naik-turunnya Rupiah juga akan sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi di negara tersebut," paparnya.
Presiden Joko Widodo meminta agar Indonesia tidak berpatok pada Amerika Serikat dalam mengukur perekonomian. Salah satunya dengan tidak mengukur perekonomian Indonesia melalui nilai tukar Rupiah terhadap USD, karena ekonomi Amerika sendiri tidak mencerminkan fundamental ekonomi nasional.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, Dolar AS alias USD bukan patokan dari perekonomian Indonesia. Namun, sebagian besar perdagangan Indonesia dengan beberapa negara yang menggunakan USD.
"Sekarang kita banyak perdagangan dengan negara yang artinya tidak bergantung kepada Dolar. Jadi, mungkin sebagian bisa menggunakan (Dolar), tapi sekali lagi itu tergantung apakah transaksinya dimungkinkan atau tidak," kata Bambang di Jakarta, Rabu (7/12).
Dengan demikian, salah satu cara agar Indonesia tidak berpatok kepada Dolar adalah dengan mengurangi impor. Sehingga, para pelaku ekonomi tidak harus khawatir jika nilai tukar Rupiah terhadap dolar melemah, dan akan mengganggu perdagangan mereka.
"Kurangi impor yang paling bisa," imbuhnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaCurhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaRupiah Lebih Perkasa dari Ringgit Malaysia dan Baht Thailand, Ini Buktinya
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengakui nilai tukar Rupiah masih tertekan oleh dolar AS.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami
Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca SelengkapnyaKurs Rupiah Anjlok 2,02 Persen, Gubernur BI: Lebih Baik Dibanding Ringgit Malaysia
Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan, nilai tukar Rupiah hingga 19 Maret 2024 relatif stabil.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnya