DPR heran Jonan naikkan harga jual gas untuk digunakan dalam negeri
Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Achmad Farial angkat bicara terkait polemik kenaikan harga jual gas ConocoPhillips Indonesia (COPI) dari lapangan Grissik. Menurutnya, kenaikan harga yang telah diputuskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tersebut sangat tidak tepat.
"Kalau harga yang dinaikkan itu adalah harga gas yang dijual ke luar negeri, tidak masalah karena akan meningkatkan penerimaan negara dan dari sisi pajak. Tapi yang jadi soal itu ketika yang dinaikkan gas untuk dalam negeri," ujar Achmad Farial di Jakarta, (Kamis 24/8).
Di tengah masih rendahnya harga minyak dunia, Farial mengatakan, seharusnya pemanfaatan gas bumi tidak lagi dipandang sebagai komoditi dalam meraup penerimaan negara semata. Melainkan, paradigma atas pemanfaatan gas bumi harus digeser menjadi komoditi penggerak roda ekonomi khususnya bagi kalangan industri.
Dengan begitu, para pelaku industri dapat menikmati murahnya harga gas bumi guna meningkatkan produktivitas. Di samping penurunan harga jual gas juga diyakini bakal menekan biaya produksi yang berdampak lurus pada pembentukan harga barang dan jasa.
"Yang jadi masalah sekarang kenapa yang seharusnya harga gas di hulu turun, ini malah dinaikan? Kalau pemerintah mau fair harusnya harga di hilir yang diturunkan," tutur politisi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Sebelumnya, Jonan mengatakan bahwa keputusan perubahan harga gas dari ConocoPhillips Indonesia (COPI), Grissik ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) wilayah Batam berpotensi menambah penerimaan Negara sebesar USD 19,7 juta atau sekitar Rp 256 miliar.
Perubahan harga tersebut dari USD 2,6 per mmbtu menjadi USD 3,5 per mmbtu untuk volume 22,73 billion british thermal unit per day (BBTUD), yang ditetapkan melalui Surat Menteri ESDM Nomor 5882/12/MEM.M/2017 akhir Juli 2017 lalu
Menanggapi hal ini, Farial pun meminta jajaran Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan secara rinci dari pos mana saja potensi penerimaan negara bertambah.
"Kita tahu bahwa hitungan ini baru asumsi karena belum mempertimbangkan cost recovery dan insentif lain untuk COPI. Kalau sebatas menyebut angka, saya pikir tidak susah. Yang sekarang ada malah perusahaan negara yang dikorbankan," tandasnya.
Informasi saja, memanasnya isu kenaikan harga gas COPI bermula dari Menteri Jonan yang merilis surat bernomor 5882/12/MEM.M/2017 pada 31 Juli 2017. Dalam surat keputusan itu, Jonan mengizinkan COPI untuk mengerek harga jual gasnya ke PGN sebesar USD 0,9 menjadi USD 3,5 per mmbtu, atau naik 34 persen dari harga semula di angka USD 2,6 per mmbtu.
Sementara selaku penyalur gas, PGN tidak diperkenankan menaikkan harga jualnya ke konsumen jika mengacu pada Peraturan Presiden No 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Adapun faktor yang juga menjadikan isu ini memanas terletak pada momentum pengambilan keputusan yang dilakukan tak lama setelah Jonan menemui petinggi ConocoPhillips di Amerika Serikat akhir bulan lalu.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kendaraan Umum Ternyata Lebih Hemat Pakai Bahan Bakar Gas, Harga Satu Liter Cuma Rp4.500
Selain itu, pengurangan emisi dari kendaraan bermotor, yang mana emisinya sekitar 25-35 persen lebih rendah.
Baca SelengkapnyaInsentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Pendapatan Negara hingga Rp15,6 Triliun
Insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.
Baca SelengkapnyaMenperin Tak Hadir di Rapat, Kelanjutan Program Harga Gas Bumi Murah Masih Tanda Tanya
Kepastian program HGBT ke depannya memang harus mencapai quorum antara dirinya bersama Menteri Keuangan dan Menperin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Harga Gas Murah Belum Terserap 100 Persen, SKK Migas Bongkar Penyebabnya
Pertama, ada faktor dari sisi hulu di mana rencana-rencana produksi mengalami kendala operasional.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami
Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca SelengkapnyaGiliran Beras Naik Teriak-teriak, Petani 'Gaji PNS Naik, UMR Naik Kami Diam'
Belakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka
Meskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca Selengkapnya