Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani memastikan hingga saat ini dirinya belum menerima Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

"Jadi saya juga menyampaikan mengimbau kepada masyarakat, sampai hari ini sampai nanti diserahkan draf omnibus law itu belum ada draf resmi yang diterima DPR," kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1).

Puan mengatakan, pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkumham Yasonna Laoly pada sore ini pun bukan dalam rangka menyerahkan draf omnibus law. Pertemuan itu, hanya menyamai persepsi antara pemerintah dengan parlemen mengenai UU omnibus law.

"Beliau datang menemui pimpinan DPR untuk menyamakan persepsi terkait dengan pembahasan omnibus law yang nantinya diserahkan ke pemerintah," jelasnya.

Puan mengatakan pembahasan omnibus law baru bisa dimulai apabila draf final RUU sudah diserahkan kepada DPR. Setelah diserahkan, maka pihak pimpinan akan menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan (rapim) untuk memutuskan mekanisme pembahasannya akan seperti apa.

"Setelah ketua DPR menerima akan dirapimkan, atau nanti akan ada Bamus, atau rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi, kalau kemudian disepakati baru kita akan masukan paripurna dan seterusnya. Hal itu yang kemudian disampaikan proses di DPR, jadi memang harus dilakukan hal seperti itu," ujarnya.

Draf Sudah Selesai

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan untuk draf RUU omnibus law cipta lapangan kerja sudah final. Hanya saja, pemerintah akan menyerahkan draf tersebut sesuai dengan arahan DPR.

"Intinya sesuai mekanisme yang ada, dan kita lakukan secepat-cepatnya. Kalau materi sudah siap tapi mekanisme kita ikuti apa yang diharapkan DPR," kata Airlangga.