Dirut PGN: Insentif Harga Harga Gas Bumi Buat Sektor Hulu Menderita, Sektor Hilir Untung
Insentif Harga Gas Bumi
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menilai bahwa insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) senilai USD 6 per mmbtu untuk beberapa sektor industri membuat sektor hulu migas menderita. Sebaliknya, ketentuan itu justru membuat sektor hilir memperoleh keuntungan. Pemerintah sendiri telah memberikan harga gas bumi lebih murah dari harga pasar kepada 7 sektor industri, antara lain industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko mengatakan, penerapan insentif harga gas itu telah menyulitkan industri hulu migas.
"Jadi harga USD 6 memang di hulu banyak menderita dan di midstream menderita," ujar Arief dalam rangkaian acara IPA Convex 2023 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (26/7).
Di sisi lain, dia menyebut ketentuan harga gas industri ini malah membuat sektor hilir ketiban untung. Sebab, terjadi peningkatan permintaan untuk industri sebanyak 15 persen setiap tahun.
"Peningkatan permintaan untuk industri pada saat adanya HGBT ada peningkatan 15 persen per tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa cara efektif meningkatkan permintaan, kita sudah tahu harganya dulu," jelas Arief.
Merespon hal tersebut, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi berkomitmen menyeimbangkan semua proses melalui evaluasi penerapan HGBT, baik di sisi hulu maupun hilir.
"Jadi kita bisa mencapai upaya ini, harga bisa dikendalikan dengan lebih ketat dan juga produksi akan lebih efisien," ungkap Kurnia.
berita untuk kamu.
Selain itu, SKK Migas juga bakal mengembangkan kontrak jangka panjang untuk pembeli dan sektor hulu migas.
"Jadi kalau kita bisa membuat suatu pengaturan jangka panjang maka kita bisa membuat hulu untuk membuat harga gas menjadi lebih bernilai ekonomis," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi insentif harga gas untuk industri. Pemberian insentif harga gas dipercaya akan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga berharap dengan adanya insentif ini industri bisa meningkatkan kapasitas produksi dan investasi.
"Sehingga produknya lebih kompetitif. Industri yang diberi insentif harus bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui tele conference, terkait penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak non subsidi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/3).
Jokowi juga mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju agar industri yang diberikan insentif penurunan harga gas diverifikasi dan dievaluasi. Jika industri tidak bisa menyerap tenaga kerja, hingga meningkatkan kapasitas investasi maka insentif akan ditarik. "Harus ada disinsentif. Harus ada punishment sehingga industri memiliki performance sesuai yang kita inginkan," ungkap Presiden Jokowi. Reporter: Maulandy Sumber: Liputan6.com
- Maulandy Rizky Bayu Kencana
Gas 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu.
Baca SelengkapnyaTerdapat 7 sektor industri yang dikenai patokan harga gas di bawah harga keekonomian, senilai USD 6 per mmBtu.
Baca SelengkapnyaPenetapan acuan HET gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk menekan selisih harga jual yang selama ini ditetapkan pemerintah daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dalam penetapan biaya transmisi dan niaga gas bumi berfasilitas, lanjutnya, PGN mengikuti Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan BPH migas.
Baca SelengkapnyaPT Migas juga memastikan kontraktor yang melakukan pengerjaan pengelasan tangki gas bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaMelalui kerja sama tersebut, Luhut menargetkan harga daging sapi bisa di jual di bawah Rp100.000 per kilogram mulai Maret 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaTinggiya harga tersebut berdampak pada tekanan inflasi yang tinggi.
Baca SelengkapnyaDirektur Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan menegaskan tidak ada pengurangan pasokan gas LPG 3 kg di Malang, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaICW meminta Polri membuka data pembelian gas air dengan nilai kontrak mencapai Rp2,01 triliun.
Baca Selengkapnya