Di RUU Omnibus Law, Pemerintah Diminta Beri Insentif UMKM di Fasilitas Transportasi
Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Legislasi, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan sejumlah masukan yang disampaikan oleh pihaknya kepada pemerintah terkait pemanfaatan fasilitas transportasi umum bagi UMKM. Ini disampaikan dalam pembahasan klaster UMKM Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Salah satu poin yang ditekankan Baleg dalam rapat panja RUU Omnibus Law Ciptaker tersebut yakni mendorong agar fasilitas transportasi umum difungsikan sebagai tempat usaha UMKM.
"Menegaskan kewajiban/keharusan alokasi di fasilitas transportasi umum bagi UMKM seperti di jalan tol, rest area, stasiun, bandara pelabuhan dan lain-lain," kata dia, dalam rapat Baleg, Kamis (4/6).
Pihaknya juga mendorong pemerintah memberikan prioritas dan insentif bagi pengembangan UMKM di dalam RUU Ciptaker. Beban biaya sewa yang ditanggung UMKM ketika berusaha di tempat-tempat tersebut juga harus menjadi perhatian pemerintah.
"Insentif keringanan pembiayaan di rest area, stasiun, pelabuhan, bandara dan lain-lain," ungkapnya.
Beri Prioritas UMKM Lokal
Selain itu, Baleg juga meminta pihak pemerintah untuk memberikan dukungan dan prioritas terhadap para pelaku UMKM yang terdampak pembangunan infrastruktur transportasi. Dengan demikian mereka tidak lantas kehilangan tempat berusaha.
"Marketing mix yang berpihak pada UMKM, seperti ada pembatasan brand luar negeri dan juga ada desain yang menarik," tandas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaKetentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaBanyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang
Baca SelengkapnyaPenyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaKetua PPS di OKU Timur sempat dirawat di rumah sakit sebelum meninggal dunia.
Baca SelengkapnyaOJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.
Baca Selengkapnya