Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Deretan Strategi Pemerintah Naikkan Harga Karet Indonesia

Deretan Strategi Pemerintah Naikkan Harga Karet Indonesia Menko Darmin Nasution soal karet Indonesia. ©Humas Kemenko Perekonomian

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengungkapkan penyebab harga karet alam berada di level rendah. Salah satunya yakni permintaan dalam negeri yang tidak seimbang dengan persediaan.

"Karena hasil evaluasi kita bersama menunjukkan bahwa pergerakan harga karet alam itu belakangan ini semakin tidak sesuai dengan supply demand. Artinya kelebihan supply terhadap demand kecil saja tapi harga karet terus turun. Itu berarti tidak sesuai dengan fundamental," kata Menko Darmin saat konferensi pers, di Kantornya, Jakarta, Senin (25/2).

Menko Darmin mengatakan, sebagai bentuk komitmen pemerintah, untuk mengatasi harga karet yang rendah dilakukan dengan tiga kebijakan dari sisi jangka pendek, menengah, dan panjang. Di mana ketiga komitmen ini akan mengatur jumlah ekspor karet alam, peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri, dan peremajaan (replanting) karet alam.

Beberapa kebijakan tersebut juga merupakan keputusan dari Special Ministerial Committee Meeting of the International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang diinisiasi tiga negara produsen karet, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand, pada 22 Febuari di Bangkok, Thailand.

Adapun, pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Pertanian dan Kerjasama Thailand, Grisada Boonrach. Wakil dari Indonesia adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, sementara Malaysia diwakili oleh Menteri Industri Utama Teresa Kok.

"Hasil dari pertemuan ITRC yang lalu memiliki tiga pilar, yakni jangka pendek melalui pengaturan ekspor dari mekanisme Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) dilanjutkan kebijakan jangka menengah dengan memaksimalkan penggunaan karet dalam negeri melalui Demand Promotion Scheme (DPS), dan jangka panjang melalui peremajaan karet alam melalui Supply Management Scheme (SMS)," bebernya.

Menko Darmin mengatakan, dengan mengimplementasikan ketiga kebijakan ini secara konsisten, maka harga karet diharapkan dapat naik di pasaran.

Di samping itu, pengaturan ekspor dari mekanisme AETS tersebut dinilai sebagai instrumen yang efektif menyelesaikan persoalan ketidakseimbangan stok di pasar global. Dalam hal ini, mereka memutuskan penerapan AETS untuk mengurangi ekspor dari ketiga negara tersebut sebesar 200-300 ribu Metric Ton (MT), untuk jangka waktu tiga bulan ke depan.

Selain itu, para menteri juga berkomitmen melanjutkan dan memperbaiki implementasi SMS. Skema ini berperan penting dalam pencapaian titik keseimbangan antara supply dan demand karet alam dengan mengakselerasi penanaman kembali karet alam.

"Inti dari SMS adalah replanting. Di Indonesia, yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian yakni dari lahan replanting sejumlah 60 persen itu ditanami karet, dan sisanya ditanami tanaman lain, semisal kakao, hortikultura, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi oversupply," tutur Menko Darmin.

Adapun, Thailand berencana mengoptimalkan replanting pohon karet sebesar 65.000 hektare per tahun, sedangkan Indonesia sebesar 50.000 hektare per tahun, dan Malaysia sebesar 25.000 hektare per tahun.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare

Pemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami

Jokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami

Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Bulog Komitmen Lakukan Usaha untuk Stabilkan Harga Pangan

Bulog Komitmen Lakukan Usaha untuk Stabilkan Harga Pangan

Presiden menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan upaya-upaya intervensi untuk menstabilkan harga beras

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka

Dirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka

Meskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca Selengkapnya