Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Stafsus Menaker Nilai Demo Penolakan UU Cipta Kerja Akibat Minim Informasi

Stafsus Menaker Nilai Demo Penolakan UU Cipta Kerja Akibat Minim Informasi Demo penolakan UU Cipta Kerja di Bandung. ©2020 Merdeka.com/Aksara Bebey

Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indahsari menilai aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi karena adanya distorsi ekonomi. Banyak poin-poin dalam undang-undang tersebut yang diinformasikan keliru sehingga menyulutkan orang-orang turun ke jalan.

"Demo serikat pekerja yang bergelombang ini kan beberapa sebabnya karena distorsi ekonomi," kata Dita dalam Webinar bertajuk UU Cipta Kerja dan Dampaknya Bagi Kepentingan Publik, Jakarta, Rabu (14/10).

Dita menegaskan banyak informasi beredar di masyarakat yang tidak sesuai dengan isi undang-undang yang baru disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu. Dia pun mengaku sempat dibuat kesal dengan isu yang beredar dan membuat ingin ikut turun ke jalan.

Setelah mengecek langsung isi undang-undang tersebut, dita menyebut banyak informasi keliru. Sayangnya, tidak semua orang bisa mendapatkan akses yang sama untuk memeriksa kebenarannya. Hal ini lah yang ternyata menyulutkan emosi di masyarakat.

"Kebetulan kita memiliki info cukup dan menyeleksi informasi yang masuk. Tapi akses itu belum tentu dimiliki orang lain," kata dia.

Maka tak heran banyak serikat pekerja yang ikut aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu hanya ikut-ikutan. Ikut turun ke jalan semata karena solidaritas. Meski begitu, dia meyakini para pekerja yang tergabung dalam serikat tidak bermaksud melakukan aksi unjuk rasa yang diakhiri dengan tindakan anarkis.

"Serikat pekerja ini banyak yang ikut-ikutan atau karena solidaritas di kalangan mereka dan itu hal biasa saja, yang penting bukan anarkis. Kalau dari serikat pekerja itu tidak ke sana arahnya," tutur Dita.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Satgas UU Cipta Kerja bersama Kemnaker dan Pengusaha Rapat Bahas Upah Minimum, Apa Hasilnya?
Satgas UU Cipta Kerja bersama Kemnaker dan Pengusaha Rapat Bahas Upah Minimum, Apa Hasilnya?

Pekerja diharapkan dapat mendorong perekonomian bukan menimbulkan ketidakpastian

Baca Selengkapnya
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali

Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).

Baca Selengkapnya
Anies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan
Anies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

Regulasi harus memberikan dampak kepada masyarakat setelah ditetapkan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Cara Satgas UU Cipta Kerja Ingin Dapat Masukan dari Para Pengusaha
Cara Satgas UU Cipta Kerja Ingin Dapat Masukan dari Para Pengusaha

UU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi

Baca Selengkapnya
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya

Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Cara Satgas Menampung Pro Kontra UU Cipta Kerja
Cara Satgas Menampung Pro Kontra UU Cipta Kerja

Salah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak

Baca Selengkapnya
Mendag Zulkifli Hasan: Inflasi Tahun 2023 Terendah Sepanjang Reformasi
Mendag Zulkifli Hasan: Inflasi Tahun 2023 Terendah Sepanjang Reformasi

Kementerian Perdagangan turut andil dalam penurunan laju inflasi di tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Survei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk
Survei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk

Survei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk

Baca Selengkapnya